RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Potensi kekeringan menjadi ancaman bagi sektor pangan di Bojonegoro. Petani harus waspada. Sementara itu, pemerintah dituntut melakukan terobosan untuk mengatasi ancaman serius tersebut.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro memprediksi sekitar 8.843 hektare lahan sawah akan terdampak kekeringan tahun ini, dengan catatan kondisi tersebut sesuai dengan prakiraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Ada 8.843 hektare lahan yang disinyalir terdampak kekeringan pada 2026, apabila jadwal kekeringan di Bojonegoro sesuai dengan prakiraan BPBD," jelas Kepala DKPP Bojonegoro, Zainal Fanani, usai rapat pemetaan bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk memastikan atau cross check (pemeriksaan silang) terkait potensi kekeringan yang dapat menghambat panen padi.
Ia memaparkan, berdasarkan pemetaan, potensi kekeringan pada komoditas padi terjadi di 92 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Di antaranya, satu desa di Kecamatan Kapas dan Balen; dua desa di Kecamatan Gayam; tiga desa di Kecamatan Malo dan Kasiman; serta empat desa di Kecamatan Padangan, Kanor, dan Kedewan.
Baca Juga: Jelang Musim Kemarau, DKPP dan PU SDA Bojonegoro Antisipasi Kekeringan Lahan Pertanian
Selanjutnya, lima desa di Kecamatan Ngambon; enam desa di Kecamatan Kepohbaru dan Margomulyo; sebelas desa di Kecamatan Purwosari; 13 desa di Kecamatan Baureno; 17 desa di Kecamatan Sugihwaras; serta 12 desa di Kecamatan Kedungadem.
Sebagian besar pengairan masih mengandalkan tadah hujan. Hanya sebagian kecil yang bersumber dari irigasi Sungai Bengawan Solo maupun sumur bor.
Saat disinggung terkait upaya pemerintah kabupaten melalui pihaknya, Zainal mengaku telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
"Upaya yang dilakukan antara lain pembangunan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, serta bangunan konservasi di 128 titik," pungkasnya. (yna/zim)
Editor : Yuan Edo Ramadhana