RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP) belum sepenuhnya beroperasi di Bojonegoro, masih ada desa maupun kelurahan belum memiliki bangunan.
Bahkan, di wilayah perdesaan ada yang masih nol progres untuk bangunan fisik, lantaran tak memiliki tanah kas desa (TKD).
Sementara, di wilayah perkotaan belum berdiri bangunan, lahan belum pasti. Salah satunya di Kelurahan Jetak, Kecamatan Bojonegoro Kota.
Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Jetak, Kecamatan Bojonegoro Kota Teguh Wicaksono mengatakan, koperasinya sudah aktif mulai pertengahan Januari lalu.
‘’Sudah aktif menjual sembako (sembilan bahan pokok). Ada beras, minyak, gula, air mineral, dan lain-lain. Sudah menjadi mitra dengan bulog (badan urusan logistik),” katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Menurut Teguh, belum ada tempat atau bangunan dari pemerintah. Sehingga memanfaatkan salah satu rumah pengurus sebagai gerai dan kantor sementara.
Menurutnya, belum ada kabar pasti terkait itu. ‘’Belum ada kabar, karena tempat yang diajukan aset pemkab (pemerintah kabupaten). Jadi, ya nunggu bupati,” katanya.
Dia mengungkapkan, lokasi gerai koperasinya tak jauh dari toko modern seperti Alfamart dan Indomaret. Kantor kelurahan berhadapan dengan Alfamart, jika dari gerai berjarak sekitar 400 meter. Tapi, klaimnya, masih aman untuk penjualan. Tak kalah jauh dari retail modern.
‘’Kami berusaha menjual barang yang murah dan menggandeng UMKM. Sebisa mungkin koperasi tidak menjadi pesaing warung atau toko-toko sekitar. Saat ini selalu ada yang beli, beras yang laku. Sementara, minyak goreng sudah tidak bisa order mulai awal bulan kemarin,” beber dia.
Teguh menuturkan, analisis bisnis koperasinya berdasar potensi. Di antaranya pertanian yang luas. Menurutnya, tanah eks bengkok yang ada paling luas se-Kecamatan Kota. Saat ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
Pihaknya mengaku, ingin berkolaborasi dengan petani atau kelompok tani (poktan) untuk membeli berasnya. Jika dimungkinkan modalnya juga mempersiapkan alsintan, obat pertanian, hingga penggilingan.’’Awalnya begitu, tapi seiring berjalannya waktu masuk PT Agrinas semua berubah,” keluh dia.
Menurutnya, kementerian koperasi belum memberi arahan apapun. Karena, ada rencana mengubah regulasi sebab tak lagi relevan. ‘’Tapi belum ada arahan apapun. Jati diri koperasi gotong royong, dari, oleh, dan untuk anggota. Tapi, ini seolah jadi bisnis komando, tidak sejalan dengan peraturan yang ada,” tandas dia.
Sementara itu, di sejumlah desa belum memiliki bangunan dan belum beroperasi. Sedikitnya di Desa Clebung, Kecamatan Bubulan yang masih proses pembangunan sekitar 80 persen dan Desa Ngrancang, Kecamatan Tambakrejo 90 persen proses pembangunan gerai dan kantor.
Sedangkan, di Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo belum ada progres untuk bangunan fisik. Hanya, baru ada pengurus dan rencana unit koperasi. Dibentuk 2025 sebagai syarat pencairan dana desa (DD).
Kepala Desa (Kades) Meduri, Kecamatan Margomulyo Hariyono mengaku, desanya belum mengoperasikan KDKMP. Belum ada lokasi, karena tak memililiki TKD. ‘’Belum ada lokasi, lahan belum tersedia karena Desa Meduri desa non-TKD. Untuk rencana bangunan dari pusat,” imbuh dia. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana