RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Akhir pekan menjadi momentum krusial bagi jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk menjemput aspirasi masyarakat bawah. Pada Sabtu (7/2), Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar dan Wakil Ketua DPRD Hj. Mitroatin secara serentak menggelar agenda Reses Masa Sidang I Tahun 2026 di lokasi berbeda untuk memastikan pembangunan tahun anggaran 2027 tepat sasaran.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, mengawali kegiatannya dengan menemui warga di Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru. Politikus PKB asal Baureno ini menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai alur birokrasi, di mana usulan yang masuk saat ini baru akan terealisasi pada tahun 2027 mendatang karena harus melewati proses administrasi dan pembahasan anggaran yang panjang.
“Setiap usulan yang masuk pasti kami tampung, tapi mohon bersabar karena usulan hari ini akan masuk pembahasan untuk program kerja tahun depan,” terangnya.
Umar juga menyoroti aspirasi utama warga di wilayah timur, yakni kelanjutan pembangunan Waduk Pejok. Menurutnya, waduk ini merupakan solusi vital untuk mengatasi banjir saat musim hujan sekaligus menyediakan cadangan air irigasi bagi petani di musim kemarau. Selain itu, ia juga sempat membedah dinamika geopolitik nasional dan mengingatkan warga mengenai aturan teknis agar bantuan hibah bisa terdistribusi secara adil dan merata.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro dari Partai Golkar, Hj. Mitroatin, menyapa konstituennya dalam pertemuan yang dihadiri jajaran forum komunikasi pimpinan kecamatan (forkopincam) Kedungadem dan Kepala Desa di Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem. Dalam orasinya, Mitroatin menegaskan bahwa APBD Bojonegoro yang besar harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil melalui pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial.
Beliau memberikan catatan khusus bahwa berdasarkan rencana tata ruang, Kedungadem kini diproyeksikan menjadi kawasan perkotaan di wilayah selatan Bojonegoro. Hal ini menuntut kesiapan masyarakat, terutama sektor UMKM, agar mampu naik kelas seiring dengan perkembangan wilayah tersebut.
Tak hanya bicara soal kemajuan, Mitroatin juga menanggapi secara bijak keluhan para kepala desa terkait isu pemangkasan Dana Desa (DD) yang terjadi secara nasional. Beliau menegaskan bahwa situasi ini adalah ujian kepemimpinan bagi pemerintah desa untuk tetap kreatif dan berdaya dalam melayani masyarakat meski di tengah keterbatasan anggaran.
Aspirasi terkait perbaikan jalan lingkungan, penerangan jalan umum, hingga peningkatan kesejahteraan bagi guru Madrasah Diniyah (Madin) dan TPQ tetap menjadi prioritas yang akan beliau kawal. Mitroatin berkomitmen memasukkan setiap usulan ini ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar visi masyarakat yang “Bahagia, Makmur, dan Membanggakan” dapat terwujud nyata di masa depan.
Sinergi kedua pimpinan legislatif ini menjadi jaminan bagi warga Bojonegoro bahwa pembangunan di tahun mendatang tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga pada penguatan sektor keagamaan dan ekonomi kerakyatan. Dengan tuntasnya masa reses ini, seluruh usulan masyarakat akan dibawa ke meja pembahasan di tingkat kabupaten untuk diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana