RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Penyaluran program domba kesejahteraan (PDKt) 2025 telah selesai dilakukan pada awal Desember lalu. Sebanyak 1.200 keluarga penerima manfaat (KPM) di 28 kecamatan telah menerima masing-masing dua domba dengan nominal Rp 5,8 juta. KPM dilarang menjual domba tersebut.
Sepasang indukan domba atau dua domba jantan dan betina itu dinilai harga jauh di pasaran. Sebab, kondisi harga domba di pasar hewan saat ini murah. Sepasang indukan jantan dan betina rata-rata Rp 4 juta. Sehingga, rawan terjadi penyimpangan anggaran.
Untuk mengantisipasi penjualan, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro bakal melakukan pengawasan dan pendampingan. Terlebih di setiap kecamatan sudah ditunjuk petugas teknis peternakan.
Kabid Kesehatan Hewan (Keswan) Disnakkan Bojonegoro Lutfi Nurrahman mengatakan penyaluran PDKt untuk 1.200 KPM sudah dilakukan. Penyaluran terkahir berlangsung di Kecamatan Sugihwaras.
Lutfi menjelaskan KPM dilarang menjual domba PDKt sampai berkembang biak. Tentu untuk mencegah hal tersebut pihaknya akan melakukan pengawasan dan pendampingan melalui petugas teknik peternak di setiap kecamatan.
''Tidak boleh dijual sampai berkembang biak. Nanti jika sudah berkembang biak, anaknya baru boleh dijual," ungkapnya.
Menurut Lurfi nominal dua domba yang telah disalurkan ke KPM sebesar Rp 5,8 juta. PDKt sendiri bertujuan untuk meningkatkan pendapatan KPM, mendorong kemandirian usaha peternak, memujudkan kelompok peternak yang solid dan produktif, hingga meningkatkan populasi dan produktivitas ternak domba di Bojonegoro.
''Juga mengurangi angka kemiskinan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Giri Foundation Rian Adi Kurniyawan menilai anggaran Rp 5,8 juta setiap pasang indukan itu terlalu mahal. Harga di pasar hewan untuk betina rata-rata Rp 1,5 juta, kemudian jantan rata-rata 2 juta per ekor. ‘’Kami sudah pantau di lapangan, ada selisih harga yang tidak wajar,’’ katanya.
Dia berharap kedepan ada audit untuk menyelamatkan uang negara. Sebab, tahun depan akan ada pemotongan dana transfer dari pusat. (irv/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana