RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026 antara Pemkab Bojonegoro dengan DPRD setempat masih alot.
Buktinya, hingga kemarin (11/11) masih belum ditetapkan. Bahkan, sejumlah pos anggaran yang sudah dibahas dan ditetapkan di kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) berpotensi berubah. Termasuk tentang anggaran bantuan sosial (bansos).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, anggaran bansos sebelumnya berkurang sedikit. Karena terjadi pemangkasan transfer kas daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Namun, anggaran itu ternyata belum final. Masih ada penyesuaian. ‘’Belum final ini ternyata, masih ada penyesuaian. Kalau sudah final kami informasikan,” kata Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro itu.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menambahkan, masih ada penyesuaian anggaran di RAPBD 2026. Masih akan dipelajari dan dibahas kembali. "Betul (masih ada penyesuaian anggaran). Masih akan kami pelajari dan bahas lagi," katanya.
Pemkab menghitung ulang kekuatan RAPBD 2026 pada 6 November lalu. Membahas sisi pendapatan riil dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
Sementara itu, untuk rapat paripurna R-APBD 2026 dipastikan bakal berlangsung sesuai jadwal hari ini (12/11).
‘’Sesuai jadwal DPRD besok (hari ini, red) penyampaian nota R-APBD 2026,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Edi Susanto.
Berdasar jadwal DPRD bulan ini, hari ini tidak hanya membahas penyampaian fraksi dan bupati terhadap R-APBD 2026. Tapi, juga paripurna internal penetapan rancangan peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara serta pembahasan raperda tentang kawasan tanpa rokok (KTR). (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana