RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Kinerja Pemkab Bojonegoro harus digenjot, di penghujung tahun ini, serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025 per kemarin (23/10) masih di angka 41,35 persen.
Waktu tersisa hanya dua bulan, November dan Desember. Berpotensi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tinggi dan perputaran ekonomi belum pasti.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Anie Susanto Hartoyo mengatakan, serapan APBD di angka 41,35 persen per kemarin pagi. Artinya baru terserap sekitar Rp 3,2 triliun dari pagu Rp 7,8 triliun.
"Rp 3,226 triliun serapannya. Ini posisi tadi (kemarin) pagi," kata Anie, sapaan akrabnya.
Sementara itu, lanjut dia, posisi pendapatan daerah mencapai 86,98 persen atau Rp 5,02 triliun dari target dipasang Rp 5,77 triliun. Dan, pendapat asli daerah (PAD) di angka 84,80 persen atau Rp 902,6 miliar dari pagu Rp 1,06 triliun.
Saat disinggung perihal capaian realisasi hingga akhir tahun, Anie berharap bisa mencapai 80 persen. "Semoga (bisa mencapai 80 persen)," harap dia.
Sedangkan, sebelumnya salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto memperkirakan realisasi serapan APBD hanya mencapai 75 persen.
Rendahnya serapan anggaran ini mendapat sorotan Giri Foundation, karena rendahnya serapan anggaran ini sudah menjadi langganan setiap tahun. ‘’Serapan rendah bukan hanya tahun ini, sudah biasa hampir setiap tahun,’’ sindir Ketua Giri Foundation Rian Adi.
Kondisi ini perlu menjadi catatan serius, agar tahun depan tidak terjadi lagi. Solusinya, program pemkab dimulai sejak awal tahun. Karena, OPD teknis dianggap cenderung meremehkan perintah kepala daerah. ‘’Ini menjadi indikasi, OPD masih banyak yang belum satu frekuensi dengan bupati,’’ kritiknya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana