RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Upaya pengelolaan sampah dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan sepenuhnya. Dari total 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, baru satu SPPG yang telah menjalin kerja sama resmi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kepala Bidang (Kabid) Persampahan DLH Bojonegoro Ahmad Sholeh Fatoni mengatakan, pengambilan sampah hanya dilakukan pada SPPG yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan DLH.
“Sampah yang diambil yang sudah MoU, baru satu (SPPG) di Taman Rajekwesi,” terangnya pada Senin (6/10) lalu.
Kepala DLH Bojonegoro Luluk Alifah menyampaikan, pengelolaan sampah dari program MBG, menjadi perhatian DLH. Sebab, semakin banyaknya dapur MBG berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tak ditangani. “Sampah merupakan masalah yang harus segera diselesaikan," terangnya.
Menurut Luluk, hingga kini belum ada aturan tertulis yang mengatur pengelolaan sampah dari dapur MBG. Hal itu membuat DLH mulai menyiapkan pelatihan dan sosialisasi khusus kepada para mitra SPPG.
“Pelatihan kepada mitra SPPG nanti diharapkan bisa meminimalisir sampah yang ada,” tambahnya.
Dia menjelaskan, selain menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah antara DLH dan SPPG nantinya juga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan data Pemkab Bojonegoro, saat ini telah ada 66 SPPG yang beroperasi dari total 124 SPPG yang telah berdiri. (dan/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana