RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Tahun pertama kepemimpinan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah masih memiliki pekerjaan rumah.
Yakni, segera menuntaskan pengisian kekosongan jabatan, mulai sekretais daerah (sekda), empat kepala organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), hingga 21 kepala desa.
Kekosongan ini tentu akan berdampak pada optimalisasi kinerja dan pelayanan masyarakat, sehingga mendesak Pemkab Bojonegoro untuk segera mengisi kekosongan tersebut.
‘’Berdasarkan data kami, kekosongan mulai Sekda hingga kepala desa,’’ kata Ketua Giri Foundation Bojonegoro Rian Adi Kurniawan.
Menurut Rian, kekosongan Sekda Bojonegoro cukup lama. Sejak Nurul Azizah yang saat itu mengundurkan diri, karena mencalonkan sebagai Wakil Bupati Bojonegoro.
Kekosongan orang nomor tiga di lingkup Pemkab Bojonegoro ini tentu akan berdampak pada kondusivitas internal pemkab.
Sehingga, mendesak Pemkab Bojonegoro segera melakukan pengisian. Kemudian kekosongan kepala desa juga butuh langkah tegas dari Pemkab.
Karena, desa memiliki peran strategis dalam pelayanan masyarakat langsung. ‘’Pengisian kades ini juga belum jelas,’’ tegasnya.
Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro Bahrul Hikam menilai Pemkab Bojonegoro menilai semua program pemkab bagus, namun realisasinya perlu ditingkatkan.
Sebab, instrumen di internal pemkab masih belum satu frekuensi, sehingga perintah kepala daerah terkadang belum sesuai dengan fakta di lapangan.
‘’Menurut kami, salah satunya karena banyaknya kekosongan jabatan di OPD,’’ katanya terpisah.
Bahrul berharap segera ada kejelasan pengisian Sekda hingga kepala desa, sehingga kedepan tak ada lagi kekosongan, dan pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. (yna/msu)
Editor : Bhagas Dani Purwoko