RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang pengelolaan sumur minyak rakyat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia telah meninjau langsung sumur tua di Ledok, Kabupaten Blora, Kamis (17/7). Wakil Ketua DPRD setempat, Siswanto berharap pengelolaan sumur masyarakat nantinya mengedepankan tenaga lokal.
Siswanto mengatakan, dengan adanya Permen tersebut, bisa dijadikan landasan hukum untuk pengelolaan sumur-sumur yang ada di sekitar masyarakat Blora.
‘’Di Blora memang potensinya luar biasa. Seperti Ledok - Semanggi. Itu kan sumur tua. Namun, masih banyak potensinya yang perlu dikelola,’’ jelasnya.
Terkait sumur tua, menurutnya perlu bergeliat mendatangkan investor. ‘’Kami ajak dan gaet para investor untuk investasi melalui BUMD setempat,’’ ujarnya pria yang juga menjadi Ketum DPD Golkar Blora itu.
Sementara, terkait sumur-sumur yang baru sesuai dengan sumur masyarakat, masih perlu diverifikasi dan validasi. ‘’Segera untuk diverifikasi. Lalu dilegalkan lewat permen itu. Yang sudah beroperasi bisa berjalan,’’ jelasnya.
Siswanto juga menyampaikan, prioritas utama dari permen tersebut ialah pengelolaannya berjalan dengan baik, produktif dan bisa menyerap tenaga lokal.
‘’Ini nanti bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Tenaga lokal harus diprioritaskan. Perekonomian harus terdorong adanya landasan hukum ini,’’ jelasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, masyarakat bisa memproduksi minyak melalui sumur masyarakat sebanyak tiga sampai lima barel per harinya .
‘’Sekitar 500 liter per hari. Kira-kira pendapatan 2 juta per sumur. Ini bisa menjadi pertumbuhan dan perputaran ekonomi menjadi positif. lifting bisa naik,’’ tegasnya.
Bahlil juga mengatakan, saat meninjau langsung sumur tua yang ada di Ledok itu, ia memprediksi ada potensi besar untuk perekonomian Blora.
‘’Saya ngecek sumur masyarakat. Alasan kenapa kami membuat regulasinya, apalagi sudah dilaksanakan berpuluh-puluh tahun. Kalau dibiarkan juga berdampak ke lingkungan,’’ jelasnya.
Menurutnya, dengan landasan aturan itu, masyarakat bisa tenang dalam memproduksi minyak. ‘’Biar tidak was-was dan terjamin oleh undang-undang. Akhirnya jadi produktif,’’ terang Bahlil kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro. (hul/edo)
Editor : Yuan Edo Ramadhana