RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Sebagai langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Bergizi Nasional (BGN) sepakat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sinergi dan kolaborasi kedua badan bentukan pemerintah itu secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana. Kegiatan digelar di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta pada Senin (21/4).
Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program ini secara tidak langsung juga digadang-gadang mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.
Dalam keterangannya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN. Pihaknya menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan maksimal kepala seluruh pekerja.
"Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindayana dan tim Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini (Senin, red). Dengan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis, dan kami tentu saya siap mendukung program ini," ujar Anggoro.
Pihaknya menambahkan, bahwa upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerjaan yang terlibat di SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan," tegasnya.
Tak hanya yang terlibat di SPPG, ke depan, tutur dia, sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut.
"Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem BGN. Termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya," jelas Anggoro.
Pihaknya yakin sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pasalnga, saat jni dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta, masih terdapat 61 persen yang belum mendapatkan perlindungan. Didominasi pekerja rentan.
"Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk kolaborasi dengan seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera," tutur Anggoro.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut saat ini sudah terdapat 1.083 SPPG. Total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN jumlah itu diprediksi terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.
"Kami tidak memotong gaji mereka, tapi kami membayar premi untuk mereka. Sehingga semua yang terlibat dalam program MBG secara sosial terlindungi. Jadi, ini kerja keras yang luar biasa. Menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan. Dan mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras," tutu Dadan.
Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro Fadlilah Utami mengatakan, sinergi ini merupakan salah satu bentuk negara hadir untuk melindungi para pekerja. "Inilah bentuk negara hadir untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di sektor apapun termasuk salah satunya pekerja SPPG," pungkas dia. (*/yna)
Editor : Yuan Edo Ramadhana