BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pengelolaan Waduk Pirang sebagai sumber kehidupan para petani dan pekebun di 15 desa yang tersebar di tiga kecamatan butuh solusi jangka panjang.
Meski persediaan air di musim hujan saat ini melimpah, namun ratusan petani di 15 desa di Kecamatan Dander, Kapas, dan Bojonegoro Kota selalu kekeringan saat musim kemarau.
Sebab, semakin minimnya debit air ditambah tata kelola irigasi yang belum jelas, kerap memicu aksi protes dari warga.
Kurangnya debit air ini dirasakan petani sejak berdiri industri air minum dalam kemasan di sekitar sumber mata air di Desa Kunci, dan Desa Jatiblimbing, Kecamatan Dander.
Bahkan kemarin (10/12), para kepala desa (Kades) di daerah yang teraliri irigasi waduk meliputi Kecamatan Dander dan Kapas, menggelar audiensi yang di Balai Desa Jatiblimbing, Kecamatan Dander.
Sedikitnya 12 Kades menyampaikan langsung keluh kesah warganya ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Provinsi, DPRD Jawa Timur, dan DPRD Kabupaten.
‘’Kami para kepala desa ini, sudah sering didemo warga (petani) karena tidak dapat air,” ungkap Kades Sembung, Arif Wahyudin kemarin (10/12).
Melihat kondisi air sangat penting bagi mata pencaharian petani, meminta untuk mengkaji debit air dari waduk, mulai dari pengelolaan hingga dampak dari perusahaan air minum.
Hal senada juga disampaikan para kades yang hadir, yang rerata sepakat untuk memperbaikan tata kelola di Waduk Pirang. ‘’Saya mendengar sendiri para petani yang hasil panennya berkurang hingga gagal panen, saya ingin mendengar solusi agar permasalahan ini tak berulang,” ungkap Kades Jatiblimbing Teddy Ferry Sandriya.
Sementara itu, Wakil Ketua IV DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni menyampaikan, untuk sementara ini pihaknya bakal menampung keluhan dari para kades.
‘’Nanti kita bersama dengan kepala dinas dan DPRD Kabupaten, kita carikan solusi, apakah bisa diselesaikan di tingkat kabupaten atau ke provinsi,” terangnya.
Menurutnya, dalam audiensi kemarin (10/12) diketahui bahwa terdapat tanah sekitar 2 hingga 4 hektare di sekitar waduk yang bisa difungsikan untuk pelebaran waduk, sebagai solusi jangka pendek. Terlebih, tanah tersebut milik provinsi.
‘’Mungkin nanti kita bisa ajukan perluasan, dan terkait pengurangan debit air ini,” imbuhnya.
Anggota Komisi D DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mengungkapkan, pada hasil audiensi tersebut pihaknya mengambil empat poin penting yang menjadi catatan, yakni terkait tata kelola pendistribusian air, kemudian sumber airnya yang menurun, dan keberadaan pabrik air minum yang diduga mengganggu stabilitas. ‘’Kalau memang mengganggu, ya perlu dievaluasi. Nanti kita kaji bersama,” bebernya.
Kemudian, poin terakhir yakni upaya normalisasi dan pelebaran Waduk Pirang, dengan memanfaatkan lahan milik Pemprov yang saat ini justru masih digunakan untuk pertanian.
‘’Kita akan segera tindaklanjuti ke pihak-pihak berwenang agar segera bisa mendapat penanganan secara serius,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat Waduk Pirang dari Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur Sutrisno menyampaikan, tak membenarkan adanya pengelolaan air yang tak sesuai jadwal.
Menurutnya, kekurangan air di wilayah bawah aliran Waduk Pirang akibat musim kemarau yang lebih panjang. ‘’Karena memang airnya tidak ada, dan untuk pompa-pompa dari petani juga mempengaruhi, meski sebenarnya tidak diperbolehkan,” ungkapnya. (dan/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana