BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Polemik internal Pemerintah Desa Talok, Kecamatan Kalitidu antara kades dan sekdes setempat, sangat merugikan masyarakat setempat. Karena, Dana Desa (DD) di Desa Talok 2024 hangus.
DPRD mendesak Pemkab segera turun tangan, agar persoalan ini tidak berlarut, dan merugikan warga desa setempat.
Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro Agung Handoyo mengatakan, tidak salurnya DD di Desa Talok merupakan permasalahan lama. Bahkan, pencairan DD tahap 3 pada 2023 di Desa Talok juga tidak cair.
Hal tersebut berlanjut saat ini, DD tahap 1 2024 juga tidak cair, mengakibatkan DD selama satu tahun berjalan di Desa Talok tidak dapat dicairkan.
‘’Otomatis tidak bisa disalurkan selama satu tahun ini. Karena di tahun pertama tidak dilakukan penyerapan,’’ ujarnya.
Dia menyampaikan, pernah ada aduan terkait permasalahan Kades dan Sekdes Talok. Sudah dimediasi oleh Pemkab Bojonegoro saat itu. Namun, tak seleseai, dan sangat merugikan masyarakat.
Mengingat, dengan tidak salurnya DD tahun ini, otomatis semua pembangunan yang sudah direncanakan tidak dapat dilakukan pada 2024 ini. Selain itu, bantuan langsung tunai (BLT) DD untuk masyarakat kurang mampu juga tidak dapat dicairkan tahun ini.
‘’Program-program pembangunan otomatis tidak dapat dilakukan. Begitupun dengan BLT DD juga tidak dapat dicairkan tahun ini,’’ jelasnya.
‘’Meski APBDes sudah selesai, tetap DD tidak bisa cair tahun ini. Harus pengajuan ulang di 2025. Kecuali, dari Pemkab melobi pemeritah pusat, namun itupun tetap akan sulit. Karena DD Talok akan kembali ke kas negara,’’ tambahnya.
Dia mendorong, Pemkab Bojonegoro memanggil Kades, Sekdes, dan seluruh Pemdes Talok. Duduk bersama, mencari jalan keluar dari permasalahan ini.
Tidak perlu mencari siapa yang benar dan salah, karena kades dan sekdes tetap akan merasa sama-sama benar. Langkah ini harus segera diambil agar menemukan kebijakan. Sehingga, tidak semakin mengorbankan masyarakat.
‘’Tidak adanya DD, otomatis akan mengubah APBDes. Itu sangat krusial. Karena permasalahan dua orang, semua masyarakat dirugikan. Bagaimanapun, jangan sampai permasalahan ini terulang kembali di 2025,’’ pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Machmudin belum bisa dikonfirmasi, pesan singkat di WhatsApp yang dikirim belum direspons hingga pukul 19.05. (ewi/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana