BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Era transisi dan pascamigas menjadi isu strategis yang terus digodok, dalam rumusan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro 2025-2045.
Pertumbuhan ekonomi Kabuputen Bojonegoro khususnya melalui migas mengalami volatilitas, harga minyak dunia menjadi salah satu aspek yang menyebabkan industri migas berisiko.
Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan, pertumbuhan ekonomi dengan migas, memang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah khususnya saat mengalami penurunan. ‘’Pada 2005 lalu, pertumbuhan ekonomi dengan migas mencapai 15,66 persen, dan 2023 menjadi 2,47 persen,” ungkapnya.
Adriyanto menambahkan, hal tersebut berbeda dibanding tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang dapat diintervensi langsung oleh pemerintah daerah.
“Ekonomi tanpa migas pada tahun 2005 sebesar 4,92 persen menjadi 5,17 persen pada tahun 2023,” ungkapnya.
Sementara itu, Pendamping penyusun RPJPD dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Wahyuhono mengatakan, beberapa isu strategis yang dirumuskan dalam RPJPD salah satunya transformasi pada era transisi dan pascamigas. Namun, arah kebijakan tersebut bertahap.
‘’Pada periode 1 (2025-2029) yakni penguatan fondasi kesejahteraan berbasis pembangunan merata, dan periode kedua pada 2030 sampai 2034 mulai penguatan ekonomi non migas,” ungkap pria asal Kecamatan Kalitidu itu.
Danang menyadari bahwa isu-isu strategis, masih belum bisa lepas sepenuhnya dari migas dan harus melalui proses transisi. Semenetara itu, beberapa isu strategis lain yakni kemiskinan lintas sektor terintegrasi, pembangunan manusia, dan penurunan pengangguran.
Kemudian, isu strategis berikutnya berupa penerapan ekonomi hijau, peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi, pembangunan desa-kota, antisipasi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana, serta reformasi birokrasi dan tata kelola kolaboratif-adaptif (dan/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana