Tahun anggaran 2025 segera berakhir. Pada sisa akhir tahun ini, Bojonegoro mencatatkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang signifikan, yakni mencapai Rp1,9 triliun. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp1,8 triliun.
Namun, pada tahun depan pemerintah pusat bakal memangkas cukup besar alokasi dana tersebut. Berdasarkan informasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, penerimaan DBH pada tahun depan diperkirakan hanya Rp941 miliar, atau hanya separuh dari DBH yang diterima tahun ini.
Sebagaimana diketahui, tahun depan pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) hingga 30 persen, tidak terkecuali DBH migas. Namun, jika melihat angkanya, penerimaan DBH tahun depan tidak hanya terpangkas 30 persen, melainkan mencapai 50 persen.
Tinggi rendahnya penerimaan DBH memang bergantung pada sejumlah indikator, mulai dari tingkat produksi migas di Bojonegoro, nilai tukar dolar, harga minyak dunia, hingga kebijakan pemerintah pusat. Penurunan DBH tahun depan menjadi Rp941 miliar menjadi bukti bahwa kebijakan pusat memiliki pengaruh paling dominan, meskipun indikator lain tetap berperan.
DBH pada dasarnya merupakan bentuk kompensasi. Pemerintah pusat memberikan kompensasi kepada daerah yang wilayahnya terdapat aktivitas eksplorasi migas. Dana inilah yang selama ini kerap dibangga-banggakan.
Lantas, apa dampak menurunnya penerimaan dari sektor migas tersebut?
Tentu dampaknya cukup besar. Program-program pemerintah kabupaten tidak akan sebanyak saat ini. Akan terjadi pemangkasan sejumlah program, dan hanya program prioritas yang akan dipertahankan.
Kondisi ini menjadi tantangan serius. Pemerintah harus meningkatkan sektor penerimaan, tidak hanya pandai membelanjakan anggaran. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemerintah daerah di Indonesia cenderung piawai dalam belanja, tetapi kurang cakap dalam menggali sumber pendapatan.
Di Bojonegoro, DBH migas merupakan tulang punggung penerimaan daerah. Tanpa DBH migas, Bojonegoro tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di sekitarnya.
Minyak adalah komoditas global yang harganya dipatok dalam dolar Amerika Serikat. Ketika harga minyak melambung tinggi, Bojonegoro dapat memperoleh pendapatan yang besar. Sebaliknya, saat harga minyak anjlok, penerimaan daerah juga ikut menurun.
Saat ini, harga minyak dunia cenderung stabil di kisaran USD 58–62 per barel. Namun, tidak menutup kemungkinan harga minyak akan naik tajam. Hal itu dipicu oleh kebijakan Amerika Serikat yang memblokade kapal-kapal tanker minyak Venezuela.
Amerika Serikat tidak mengizinkan kapal tanker Venezuela keluar maupun masuk wilayah pelayaran tertentu. Akibatnya, produksi minyak bumi Venezuela tidak dapat didistribusikan ke pasar global. Dalam jangka waktu tertentu, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pasokan minyak global menipis. Ketika pasokan menurun, harga minyak akan semakin mahal.
Jika itu terjadi, Bojonegoro berpeluang kembali menerima cuan besar dari sektor migas. Semoga. (Nurkozim)
Editor : M. Nurkhozim