RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Program Satu Desa Dua Sarjana dipastikan tidak lagi dilanjutkan. Pemkab Blora kini menyiapkan skema baru melalui Beasiswa Blora Berprestasi yang akan menjadi program bantuan pendidikan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi mengatakan, perubahan skema tersebut saat ini masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup). Program baru disusun agar lebih selaras dengan arah pembangunan daerah, sekaligus menjangkau penerima yang lebih luas.
Baca Juga: Pemkab Blora Rencanakan Beasiswa di PSDKU UNY dan Kampus Lokal
‘’Sementara Program Satu Desa Dua Sarjana kita hentikan. Nantinya menggunakan Perbup baru, yakni Blora Berprestasi,” ujarnya.
Berbeda dengan program sebelumnya, Beasiswa Blora Berprestasi tidak hanya dikelola Dinsos P3A. Sejumlah OPD akan terlibat sesuai bidang masing-masing.
Peserta didik berprestasi di bidang olahraga maupun seni, misalnya, akan difasilitasi melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora). Sedangkan jalur afirmasi bagi keluarga kurang mampu tetap menjadi tanggung jawab Dinsos P3A.
Baca Juga: Belasan Siswa Blora Diduga Keracunan MBG: DInkes Kirim Sampel Menu MBG ke BPOM
Untuk jalur afirmasi, sasaran penerima berasal dari masyarakat kategori desil 1 hingga desil 5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Skema bantuan juga berubah. Jika sebelumnya beasiswa tidak diberikan hingga mahasiswa lulus, kini pembiayaan dirancang berlangsung sampai penerima menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
‘’Kalau sebelumnya bantuan tidak sampai lulus. Sekarang konsepnya kita biayai sampai selesai kuliah. Mereka tinggal fokus belajar,” katanya.
Pemkab juga akan menggandeng sejumlah perguruan tinggi sebagai mitra pelaksana. Koordinasi dengan kampus dilakukan untuk memastikan proses seleksi dan penyaluran beasiswa berjalan lebih efektif. Luluk berharap Perbup tentang Beasiswa Blora Berprestasi segera terbit, sehingga program baru dapat direalisasikan tahun ini.
Dia mengatakan, penghentian Program Satu Desa Dua Sarjana bukan karena anggaran. Evaluasi dilakukan karena program lama dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan target RPJMD. Selain itu, realisasi program selama ini juga belum merata lantaran tidak semua desa dan kelurahan mengusulkan calon penerima.
‘’Bukan karena keterbatasan anggaran. Program ini kita ubah karena harus menyesuaikan RPJMD. Selain itu, selama ini juga tidak semua desa atau kelurahan mengajukan peserta,” pungkasnya. (hul/ind)
Editor : Hakam Alghivari