Daerah Ekonomi Gemas Haji & Umrah Headline News Internasional Kawan Cilik Kesehatan Kuliner Lentera Islam Mbakyu Nasional Opini Otomotif Pendidikan Peristiwa Persepsi Politik & Pemerintahan Redaksi She Sportainment Tausiah Ramadan Teknologi Weekend Yuk

DPRD Blora Desak Disdik Percepat Urai Masalah Kekurangan Guru SD-SMP

Yuan Edo Ramadhana • Kamis, 10 April 2025 | 18:55 WIB
PENDIDIKAN: Proses kegiatan belajar mengajar SDN 1 Cepu sedang berlangsung, tampak guru sedang memberikan arahan kepada siswa-siswi. (M. LUKMAN HAKIM/RADAR BOJONEGORO)
PENDIDIKAN: Proses kegiatan belajar mengajar SDN 1 Cepu sedang berlangsung, tampak guru sedang memberikan arahan kepada siswa-siswi. (M. LUKMAN HAKIM/RADAR BOJONEGORO)

 

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Dinas Pendidikan (Disdik) Blora diminta percepat mengurai permasalahan krisis guru di jenjang SD dan SMP. Selain itu, matangkan rencana optimalisasi komite sekolah. Agar, saat penerapan di lapangan tidak terjadi masalah baru.

’’Kami berharap itu (rencana menangani masalah kekurangan guru) bisa secepatnya ditindaklanjuti disdik,” ungkap Wakil Ketua Komisi D DPRD Blora Achlif Nugroho Widi Utomo.

Politikus PPP tersebut mengaku, banyak laporan dari pihak guru dan sekolah yang diterimanya saat momen Lebaran. Sekolah-sekolah masih banyak kekurangan guru, imbas tidak diperbolehkannya sekolah merekrut tenaga honorer.

’’Momen Idul Fitri banyak yang silaturahmi ke rumah, memang saat ini masih banyak sekolah kekurangan guru,” ungkapnya. Achlif menerangkan, meski sudah banyak perekrutan PPPK dan ASN guru tahun lalu oleh pemkab, guru yang purna juga banyak.

Selain itu, beberapa guru honorer tidak bisa masuk seleksi. Sebab, syarat masuk formasi perekrutan, minimal dua tahun masa pengabdian di sekolah. Hal itu, menjadi salah satu kendala di lapangan.

Ia membenarkan, jika secara regulasi yang diterapkan pemerintah pusat tidak boleh mengangkat honorer. Namun, kondisi lapangan berbeda. Ketika kebutuhan mendesak, celah-celah kebijakan bisa dijajaki. Sehingga, muncul solusi untuk mengurai masalah tersebut.

’’Butuh duduk bersama antara stakeholder pendidikan. Biar tidak terjadi salah persepsi saat diterapkan di lapangan,” ungkapnya.

Menurutnya, disdik sebaiknya segera melakukan pemetaan kebutuhan guru tiap sekolah. Kemudian, solusi-solusi seperti rencana optimalisasi komite sekolah. ’’Yang memungkinkan untuk men-support kekurangan,” terang dia.

Achlif menambahkan, secara regulasi komite sekolah mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dana. Asal dengan catatan tidak memberatkan, bisa melalui swadaya wali murid atau yang lain.

Namun, menurutnya perlu dibahas secara mendalam. Agar tidak terjadi masalah baru di lapangan. ’’Karena jika ada pihak tertentu yang mempermasalahkan, tentu akan jadi masalah,” tambahnya.

Ketua Komisi D DPRD Blora Subroto menambahkan, pihaknya akan meminta penjelasan dari disdik untuk mengurai masalah tersebut. Saat ini pihaknya belum diajak koordinasi. ’’Belum, besok (hari ini) kami konfirmasi ke disdik,” katanya. (luk/bgs)

Editor : Yuan Edo Ramadhana
#DPRD #Guru #asn #DPRD Blora #Pendidikan #honorer #Disdik Blora #Lebaran #idul fitri #Disdik #Sekolah #krisis guru #pppk #blora