Oleh: DIDIK P. WICAKSONO
KASUS polisi berhadapan dengan sesama polisi menambah catatan panjang penegakan hukum internal kepolisian. Pada April 2010, Susno Duadji dijemput Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri di tengah polemik Cicak versus Buaya. Peristiwa serupa terjadi penangkapan pada Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi (2021) dan Irjen Pol. Teddy Minahasa (2022) dalam perkara narkoba.
Catatan itu kini bertambah melalui pengusutan dugaan penyadapan ilegal. Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan data elektronik melalui Lawful Interception Management System (LIMS).
Keempat tersangka meliputi mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. (Purn.) Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol. Slamet Uliandi. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum; dugaan perbuatan mereka tetap harus dibuktikan melalui peradilan.
Baca Juga: Opini: Dibutuhkan Manusia Berjiwa Pahlawan
Rentetan kasus polisi berhadapan dengan polisi mengingatkan bahwa penyimpangan kewenangan tidak mengenal seragam, pangkat, ataupun kedudukan. Edwin H. Sutherland melalui teori Differential Association (1949) menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi sosial. Lingkungan dan kelompok pergaulan membentuk pola perilaku, termasuk di institusi yang memiliki legitimasi kekuasaan. Seragam dan jabatan bukan jaminan seseorang terbebas dari penyalahgunaan wewenang.
Kasus-kasus sebelumnya banyak bersinggungan dengan pelanggaran disiplin dan kriminalitas konvensional. Kini, dugaan penyimpangan merambah wilayah yang lebih senyap: infrastruktur intelijen digital. Bagaimana mungkin sistem yang dirancang untuk mendukung penegakan hukum justru diduga dialihfungsikan menjadi instrumen pengawasan di luar prosedur resmi?
Berdasarkan keterangan kepolisian termasuk saat pemaparan di hadapan DPR (12/11/2026)—sasaran dugaan penyadapan mencakup pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil di luar lingkar kekuasaan seperti aktivis dan mahasiswa.
Baca Juga: Opini: Bahasa Netizen dan Dialek Bojonegaran
Bagaimana dengan rakyat biasa?
Pertanyaan itu krusial. Teknologi pengawasan bukan hanya menyangkut keamanan pejabat negara. Ketika kewenangan penyadapan digunakan di luar prosedur, setiap warga berpotensi menghadapi ancaman terhadap ruang privat. Perangkat intelijen yang seharusnya membantu mengungkap kejahatan justru dapat berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
Michel Foucault melalui konsep Panopticon dalam Discipline and Punish (1975) menggambarkan mekanisme pengawasan yang membuat individu merasa mungkin diawasi, tanpa mengetahui kapan dan oleh siapa. Pada masa lalu, pengawasan terhadap kelompok kritis banyak mengandalkan jaringan manusia. Kini, teknologi digital memungkinkan pemantauan berlangsung lebih cepat, tersembunyi, dan menjangkau ruang komunikasi pribadi.
Perangkatnya berubah, tetapi persoalan kekuasaan tetap sama: siapa yang mengendalikan alat pengawasan?
Robert Michels melalui Political Parties (1911) mengemukakan Iron Law of Oligarchy, kecenderungan kekuasaan dalam organisasi kompleks terkonsentrasi pada segelintir elite. Ketika infrastruktur intelijen dikuasai segelintir orang tanpa pengawasan independen, peluang penyalahgunaan otoritas terbuka.
Philip Zimbardo dalam The Lucifer Effect (2007) mengingatkan situasi dan struktur kekuasaan dapat mendorong seseorang melakukan penyimpangan. Kondisi itu menuntut integritas individu ditopang sistem pengawasan dan pertanggungjawaban.
Ancaman lain muncul ketika data pribadi jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. NIK, identitas keluarga, dan informasi pribadi dapat dimanfaatkan untuk rekayasa sosial, phishing, pengambilalihan akun, penipuan keuangan, hingga pengajuan pinjaman ilegal. NIK relatif permanen dan sulit diganti; ketika dipadukan dengan informasi lain, resikonya semakin besar.
Persoalan ini bukan sekadar ancaman teknologi, melainkan menyangkut hak konstitusional warga negara. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data menjaga keamanan informasi yang dikelolanya.
Dugaan penyadapan ilegal melalui LIMS berbeda dari kebocoran basis data kependudukan. Namun, keduanya memperlihatkan persoalan mendasar yang sama: informasi pribadi warga harus terlindung dari akses dan penggunaan tanpa hak. Jika komunikasi pejabat negara saja diduga disadap tanpa prosedur sah, penguatan keamanan sistem digital dan pengawasan akses data masyarakat menjadi semakin mendesak.
Baca Juga: Opini: Bahaya Besar di Balik Polemik Ijazah Gibran
Penggunaan teknologi penyadapan dan pengelolaan data pribadi harus berada dalam koridor hukum yang ketat. Setiap akses wajib memiliki dasar hukum dan otorisasi sah, disertai pencatatan aktivitas digital yang dapat diaudit serta pengawasan independen. Lembaga pengelola data kependudukan dan penyelenggara sistem elektronik juga harus menerapkan standar keamanan memadai serta bertanggung jawab atas kegagalan perlindungan data.
Negara membutuhkan instrumen intelijen untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan. Namun, kewenangan itu tidak boleh berubah menjadi pengintaian tanpa batas. Keamanan nasional bukan alasan membenarkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.
Kasus LIMS mengingatkan bahwa semakin canggih teknologi intelijen digital, semakin mendesak kebutuhan akan pengawasan independen. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang diawasi, melainkan bagaimana memastikan pemegang kewenangan juga tunduk pada hukum. Negara harus terlindung dari pengkhianatan institusional, sementara data pribadi warga tidak boleh menjadi objek eksploitasi kekuasaan.
Ketika negara mampu mengawasi warganya, masyarakat harus memiliki jaminan bahwa kekuasaan negara tidak berjalan tanpa pengawasan. Perlindungan privasi merupakan salah satu benteng terakhir tegaknya Republik yang demokratis.
*Pemerhati Sosial Digital dan Budaya Kontemporer
Editor : Farhan Reza Ardiansyah