Mundzar Fahman*
Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) 2026-2031 sudah diumumkan. Jumlah personelnya 210 orang. Periode lima tahun sebelum ini, 2021-2026, hanya 189 orang.
Satu sisi, pembengkakan jumlah personil itu masuk akal. Karena, banyak tantangan yang dihadapi NU sekarang ini jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Jika PB NU tidak dapat menyelesaikannya dengan baik, maka citra NU ke depan akan semakin buruk.
Salah satu tantangan adalah bagaimaa PBNU bisa meyakinkan publik bahwa dalam muktamar 35 kemarin tidak ada money politics secara brutal. Menjelang, selama, dan setelah muktamar kemarin, publik disuguhi berita-berita adanya politik uang yang sangat mengerikan.
Tokoh-tokoh penting NU, antara lain, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) beberapa kali membantah. Dia negaskan bahwa berita-brita money politics dalam muktamar di Jombng adalah hoaks. Gus Ipul menegaskan tidak ada money politics dalam muktamar yang digelar di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang akhir Agustus lalu itu.
Baca Juga: Opini: Saatnya Aspertib Bangkit Menjadi Gerakan
Menurut saya, meski sudah dibantah berkali-kali, tetapi sebagian publik tidak mudah percaya terhadap bantahan itu. Mengapa?
Pertama, karena berita-berita tentang money politics dalam muktamar itu sudah menyebar begitu masifnya di media massa. Menjelang muktamar, selama muktamar, dan pasca-muktamar publik mendapatkan suguhan berita-berita money politics tersebut.
Kedua, berita adanya money politics yang gila-gilaan dalam muktamar itu tidak hanya disuarakan oleh orang luar NU. Tokoh-tokoh NU, antara lain, Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Halim, Dr. KH. A. Mustain Syafi’i, dan HRM. Khalilur R. Abdullah (Gus Lilur, tokoh muda NU) justru gencar menyuarakan dan membenarkan adanya money politics itu. Kiai Asep Saifudin adalah putra salah satu ulama pendiri NU yang kini memimpin pesantren besar bertaraf internasional Amanatul Ummah di Mojokerto Jatim. KH. Mustain adalah seorang hafidzul qur an, ahli tafsir yang mengasuh di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Sedangkan Gus Lilur adalah tokoh muda NU dan pengusaha santri kesayangan Prof Dr. KH Said Aqil Siroj (mantan ketua umum PB NU dan tim Ahwa dalam muktamar di Jombang).
Ketiga, salah satu aktor muktamar di Jombang yang banyak disebut adalah Nusron Wahid. Sehari-hari dia ini menjadi menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang). Banyak berita beredar bahwa Nusron Wahid dikaitkan dengan korupsi terkait pembebasan tanah. Publik lalu mengait-ngaitkan jangan-jangan uang panas itu akhirnya disebar dalam muktamar untuk memengaruhi hasil muktamar.
Keempat, ada berita tersebar di medsos bahwa satu di antara sembilan Tim Ahwa: KH. Afifuddin Muhajir sudah mengembalikan uang yang dia terima dalam muktamar. Gus Lilur juga beberapa kali bicara di medsos bahwa KH Said Aqil Siroj juga akan mengembalikan uang yang dia terima dalam muktamar. KH Afifudin dan KH Said Aqil adalah dua di antara sembilan anggota Tim Ahwa dalam muktamar di Jombang yang baru lalu.
Kelima, banyak nitizen mengaitkan adanya money politics itu dengan terpilihnya kembali KH. Miftachul Achyar sebagai rais aam PB NU sekarang ini. Warga NU tentu tahu bahwa Kiai Miftachul Achyar saat masih menjabat sebagai rais aam periode kemarin, dia menjadi aktor utama terjadinya kegaduhan/konflik di PB NU. Dia memecat Ketua Umum PB NU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Gus Yahya melawan. Dia yang sudah dipecat, malah memecat Gus Ipul dari jabatan Sekjen PB NU. PB NU gaduh. Hingga para kiai sepuh turun gunung untuk menyelsaikannya. Salah satu solusinya, disepakati konflik itu diselesaikan lewat muktamar yang dipercepat. Akhirnya, Muktamar 35 yang normalnya baru akan dilaksanakan akhir Desember 2026, dipercepat menjadi tanggal 27 Agustus-1 September 2026.
Dari situ, wong NU banyak yang penasaran. Mereka rumongso janggal. Kiai Miftachul Achyar yang sudah bikin kegaduhan di PB NU kok dipilih sebagai Tim Ahwa. Lebih janggal lagi dia bahkan dipilih lagi menjadi rais aam. Padahal, menjelang muktamar 35 sudah muncul slogan laa miftacha, wa laa yahya (no kiai miftach, no Gus Yahya). Terpilihnya Kiai Miftach dianggap tidak natural.
Baca Juga: Opini: Potensi Wisata Desa Klino Terbengkalai
Nah, dari situ banyak publik menjadi tidak mudah percaya begitu saja terhadap bantahan-bantahan yang disampaikan oleh Gus Ipul. Banyak publik lebih yakin terhadap berita-berita yang banyak tersebar di berbagai platform media sosial. Publik boleh percaya. Juga boleh tidak percaya. Yang percaya ada dasarnya. Yang tidak percaya juga ada dasarnya. Walau, sama-sama belum ada buktinya yang meyakinkan.
Menurut saya, tantangan yang dihadapi NU ke depan ini sangat banyak. Misal, bagaimana NU bisa mengelola usaha tambang batu baranya yang 26.000 hektare itu. Bisakah tambang itu memberikan manfaat dan keberkahan kepada NU dan umatnya? Ataukah, justru malah mendatangkan malapetaka dan laknat Tuhan?
Tantangan lain bagi NU juga ada. Tetapi, soal citra negatif money politics dalam muktamar, menurut saya, harus diselesaikan lebih dulu. Jika tidak, publik, terutama di luar umat NU akan menganggap bahwa NU itu ladangnya money politics. Anggapan seperti itu akan meruntuhkan harkat dan martabat NU sebagai ormas keagamaan Islam terbesar. Naudzubillahi...
*Mundzar Fahman, Mantan Wartawan Jawa Pos, Tinggal di Bojonegoro.
Editor : Farhan Reza Ardiansyah