Oleh: Nono Warnono
Resonansi pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang pada tanggal 27-31 Agustus 2026, begitu menggema dan sarat antusiasme. Tidak sebatas dibibcang oleh internal warga NU struktural maupun kultular, namun juga "disengkuyung" masyarakat luas dari lavel elite hingga wong alit (grassroots). Dari sesama organisasi keagamaan, kampus, hingga entitas toleransi lintas iman
Sebut saja Muhammadiyah melalui statement Ketua PDM Jombang, Abdul malik, yang mensupport keamanan, kesehatan, serta makanan gratis bagi penggembira dan para muhibbin. Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang membuka kamar penginapan ber-AC untuk 300 orang. Dari lintas iman, gereja-gereja di Jombang semacam GKJW, GKI, hingga Badan Kerja Sama Antar Gereja (BAMAG) yang berpartisipasi menyediakan rumah singgah gratis bagi aktivis, jurnalis, peneliti hingga penggembira dari luar daerah. (Jawa Pos, 21 Agustus 2026)
Muktamar sebagai momentum akbar, diawali dengan menggelar Halaqah Keorganisasian Pra-Muktamar membahas sejumlah agenda organisasi mulai penyelesaian internal, kelembagaan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), mekanisme pemilihan ketua umum, hingga ketentuan rangkap jabatan. Yang lebih substantif dari itu adalah pembahasan tentang nilai-nilai keulamaan bagian dari pemikiran transformasi pesantren sebagai strategi sistematis, pengembangan program sistem kaderisasi, manajemen digital, hingga pengembangan inisiatif ekonomi.
Baca Juga: Opini: Perdin DPRD Rp 12 M dan 5.610 ATS
Hal ini penting agar organisasi yang menurut survey Alvara Reseach Center (2024), warganya tidak kurang dari 57,2 persen (140 juta) muslim Indonesia ini, tidak terjebak dalam kontestasi yang transaksional. Sebagai organisasi keagamaan yang berkembang di tengah perubahan dinamika peradaban, tidak boleh tercerabut dari jati dirinya. Karena NU menjadi jangkar dalam menghadapi perubahan zaman. Merujuk kaidah populer: al-muhafadzatu 'ala al-qadim al-salih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah, sebagai tuntunan moral agar tidak tercerabut jati dirinya dengan memelihara tradisi lama yang baik dan mengadopsi hal baru yang lebih baik.
Nahdlatul Ulama Mengakar Pada Jati Dirinya
Proses panjang sejarah lahirnya jati diri NU yang dialogis dan kontekstual dibentuk atas perjumpaan antara tradisi keislaman klasik, realitas sosial Islam Indonesia serta perubahan zaman, sehingga bersifat historis normatif. Jati diri yang dibentuk oleh 3 aspek yakni, Pertama, garis pemikiran keagamaan (fikrah) yang menjadi madzab dan telah digariskan oleh KH.Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi, lalu diformulasikan sebagai paham Ahlussunah wal Jamaah an-Nahdliyah (Aswaja NU). Fikrah akidah (teologi) merujuk Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu madzab empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalam bidang tasawuf menganut ajaran Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi.
Aspek kedua terkait dengan harakah (gerakan keagamaan) meliputi gerakan kegamaan (harakah diniyyah ijtima'iyyah), gerakan kebangsaan ( harakah wathaniyah), dan gerakan ekonomi (harakah iqtishadiyah). NU memposisikan diri dalam keseimbangan agama, negara dan budaya. Direalisasikan dalam prinsip tawassuh (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), i'tidal (adil) dan amar makruf nahi mungkar.
Aspek ketiga adalah amaliyah sebagai manifestasi riil pemahaman keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam Aswaja. Amaliah yang tidak hanya ritual ibadah ansich, tapi meliputi laku hidup keagamaan yang menyatu dengan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Hal itu tercermin dalam praktik keagamaan di tengah masyarakat seperti tahlilan, yasinan, istighasah, maulid nabi, manaqiban, hingga ziarah kubur.
Jati diri amaliah NU adalah keberagaman yang berakar pada tradisi, bersumber dari dalil yang mu'tabar, dan berorientasi pada pembinaan akhlak dan harmoni sosial. Menjaga nilai nilai jati diri NU adalah sebuah keniscayaan yang tercermin dalam proses, mekanisme organisasi, dan rekomendasi yang mengedepankan kemaslahatan bersama.
Muktamar NU Tidak Menormalisasi Money Politics
Muktamar NU tidak hanya seremonial yang diritualkan untuk berebut kekuasaan, namun lebih sebagai upaya berjuang menghadapi krisis integritas . Menjadikan momentum untuk menunjukkan bahwa NU serius menjadikan integritas sebagai bagiann perjuangan organisasi. Menjadikan muktamar tidak hanya arena kepemimpinan, namun memperbaharui komitmen, memperkuat tata kelola dan mengembalikan seluruh proses organisasi pada tujuan utama NU.
Sebagai sebuah forum tertinggi, Muktamar NU meniscayakan komitmen atas kepentingan umat, dikembalikan pada hakikat khidmah. Bersih dari politik uang (money politics), menjadi ruang musyawarah yang bermartabat. Jabatan dalam NU adalah amanah bukan komodidas. Mandat lahir dari pertimbangan kapasitas, integritas, visi, dan keteladanan calon pemimpin. Menurut salah satu Ketua PBNU Prof. Rumadi Ahmad, isu politik uang dalam pemilihan AHWA, jangan sampai dinormalisasi karena terkait marwah dan standar etik serta integritas kehormatan dalam organisasi.
Baca Juga: Opini: Dimensi Profil Lulusan Meneladani Rasulullah
Kandidasi dan kompetisi boleh, namun membunuh karakter calon lain dengan cara-cara yang absurd dan politik uamg adalah amoral. Berpulang pada kaidah: dar'ul mafasid muqodamun ala jarbil mashalih). Menolak atau mencegah kerusakan (mafsadah), harus lebih didahulukan daripada mencari atau menarik kebaikan (mashlahah).
Kontestasi kepemimpinan yang menghalalkan segala cara dengan politik uang dan transaksional akan mendistorsi jam’iyah di mata jama’ah nahdliyah. Kalau cara seperti itu dinormalisasi, lalu apa bedanya dengan partai politik?
Pertanyaan retoris yang mengemuka adalah NU mau dibawa kemana di era digital ini? Muktamar ke-35 NU diharapkan, dapat melahirkan kepemimpinan yang amanah, memperkuat jam’iyyah dan jama’ah, menggerakkan ekonomi umat, serta merumuskan arah peradaban NU di abad kedua yang lebih mandiri dan berintegritas dalam menjaga moral. Merujuk pengamatan peneliti asal Jepang Prof. Mitsuo Nakamura, Guru Besar Emeritus dari Chiba University, melalui statement menarik untuk menjadi perenungan bersama. Nahdlatul Ulama sebagai gerakan keagamaan, pendidikan, sosial dan moral force.
*Ketua Lembaga Ta’lif wan Nasyr di MWC NU Baureno Kabupaten Bojonegoro. Penulis buku “Nahdlatul Ulama Era Digital”.
Editor : Farhan Reza Ardiansyah