Oleh:
Bachtiar Febrianto
Direktur Jawa Pos Radar Bojonegoro
SEMASA kecil, saya sering mendengar cerita dari bapak, ibu, maupun guru di sekolah tentang sebuah kerajaan yang dipimpin seorang raja. Bukan kisah tentang putri cantik atau pangeran gagah, melainkan tentang seorang raja yang zalim. Anehnya, setelah puluhan tahun berlalu, cerita itu justru terasa semakin ‘’nyata’’.
Dalam kisah tersebut, kerajaan selalu digambarkan megah. Istananya menjulang, para pejabat dan bangsawan mengenakan pakaian terbaik, pejabat kerajaan hidup mewah, sementara rakyat di luar tembok istana berjuang sekadar untuk bertahan hidup.
Baca Juga: Kolom Redaksi: Pasar Kota Bojonegoro dan Harapan Pedagang
Sumber kemegahan kerajaan itu adalah upeti. Rakyat diwajibkan menyerahkan sebagian hasil panen, ternak, bahkan harta benda sebagai upeti kepada kerajaan. Tidak ada pilihan. Upeti bukan lagi kewajiban moral, melainkan kewajiban yang dipaksakan. Bahkan kerajaan tidak segan mengerahkan bala tentaranya untuk mengawasi hingga mendatangi siapa saja yang tidak mampu membayar upeti. Rumahnya disita, hartanya dirampas, bahkan tidak sedikit yang dipenjara atau disiksa.
Yang miskin tetap diminta membayar. Yang kaya tentu membayar lebih mudah. Namun rasa sakitnya paling terasa justru bagi mereka yang hidup pas-pasan.
Sebagai anak-anak, kita menganggap cerita itu hanyalah dongeng atau khayalan tentang masa silam. Kita diajarkan bahwa zaman kerajaan telah lama berakhir. Kini kita hidup di era demokrasi, di bawah konstitusi, hukum, dan lembaga-lembaga negara yang memungkinkan zaman kegelapan itu tidak mungkin terjadi lagi.
Karena itu, saya sempat berpikir kisah raja zalim hanyalah pelajaran moral agar manusia tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Belakangan, keyakinan itu mulai terusik. Bukan karena kita hidup dalam kerajaan. Bukan pula karena masih ada raja yang memerintah negeri ini. Namun karena pola-pola dalam cerita itu terasa memiliki kemiripan dengan berbagai fenomena yang muncul di sekitar kita saat ini.
Rakyat terus diminta berkorban demi pembangunan, demi efisiensi, demi penerimaan negara, hingga demi masa depan.
Baca Juga: Opini: Orientasi yang Memanusiakan
Semua alasan itu tentu dapat dipahami. Negara memang membutuhkan penerimaan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, hingga pelayanan publik. Pajak bukanlah upeti. Pajak adalah kewajiban konstitusional yang menjadi salah satu fondasi pembangunan.
Namun persoalannya bukan berhenti di situ. Kepercayaan rakyat tidak hanya dibangun oleh besarnya kewajiban yang harus dibayar, tetapi juga oleh keteladanan mereka yang mengelola uang rakyat.
Di sinilah cerita lama itu seperti menemukan relevansinya. Di saat masyarakat diminta berhemat, mereka justru disuguhi berita tentang gaya hidup mewah sebagian pejabat. Di saat rakyat diminta memahami keterbatasan anggaran, masih muncul kabar perjalanan dinas yang berlebihan, fasilitas yang berlebihan, hingga kasus korupsi dengan angka yang sulit dinalar.
Ironisnya, berita seperti itu datang silih berganti. Belum sempat publik melupakan satu kasus, muncul kasus lainnya. Belum selesai rasa kecewa, lahir lagi kekecewaan baru.
Akibatnya, yang terkikis bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Padahal sejarah menunjukkan bahwa sebuah negara tidak runtuh hanya karena kekurangan uang. Banyak peradaban besar justru hancur ketika rakyat kehilangan kepercayaan kepada para pemimpinnya.
Baca Juga: Opini: Hari Koperasi dan Ujian Besar KDMP
Keadilan adalah perekat sebuah bangsa. Ketika rakyat merasa semua memikul beban yang sama, mereka rela berkorban. Mereka akan membayar pajak dengan ikhlas karena percaya hasilnya kembali kepada masyarakat.
Sebaliknya, ketika pengorbanan hanya diminta dari bawah, sementara kemewahan justru dipertontonkan dari atas, maka yang lahir adalah sinisme.
Orang mulai bertanya-tanya. Apakah pengorbanan ini benar-benar untuk kepentingan bersama? Ataukah hanya untuk menjaga kenyamanan segelintir orang?
Pertanyaan semacam itu mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat berbahaya apabila dibiarkan terus tumbuh.
Sebab, negara dibangun bukan hanya dengan undang-undang, melainkan juga dengan rasa percaya antara rakyat dan pemimpinnya.
Cerita tentang raja zalim sebenarnya bukan kisah tentang kerajaan. Ia adalah kisah tentang watak kekuasaan. Tentang bagaimana kekuasaan dapat berubah menjadi alat pengabdian atau justru alat penindasan. Tentang bagaimana para pemimpin memilih hidup Bersama rakyat atau hidup di atas penderitaan rakyat.
Baca Juga: Kolom Redaksi: Ketika Doktrin Lingkungan Kalah oleh Tanda Tangan Kekuasaan
Mungkin itulah sebabnya cerita itu terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bukan agar kita membenci raja, pejabat, atau penguasa. Melainkan agar siapa pun yang memegang amanah tidak lupa bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk dilayani, melainkan tanggungjawab untuk melayani.
Kini, ketika saya kembali mengingat cerita masa kecil itu, saya tidak lagi melihat sebagai dongeng. Tapi saya melihatnya sebagai cermin bahkan realita. Cermin yang seharusnya sesekali kita hadapkan pada diri sendiri, kepada para pemegang kekuasaan, dan kepada seluruh penyelenggara negara.
Sebab sejarah memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah berubah, ia akan terus mengingatkan manusia dengan cerita yang sama, hanya tokohnya yang berganti. (*)