“MBG adalah pesta rakyat,” ujar salah satu pengusaha di Bojonegoro.
“Selama ini anggaran negara hanya dinikmati segelintir elite. Melalui MBG, anggaran itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil,” sambungnya.
“Petani, peternak, hingga perajin tahu dan tempe merasakan langsung manfaat program ini. Pesanan mereka naik drastis,” tuturnya.
Ia tampak bersemangat menjelaskan dampak positif program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Saya berjumpa dengan pengusaha itu pada Minggu malam (26/4), di sela kesibukannya mengembangkan bisnis di beberapa kota.
“Saat ini semua bisnis memang sedang sulit, kecuali MBG,” terangnya.
MBG merupakan program berskala besar. Tahun ini anggarannya mencapai Rp335 triliun, naik berkali-kali lipat dibandingkan 2025 yang hanya Rp71 triliun.
Tahun ini, sasaran penerima mencapai 82,9 juta anak di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi anak yang kekurangan gizi. Karena itu, program ini dijalankan dengan anggaran besar.
Pemerintah merancang MBG sebagai program berbasis akar rumput. Artinya, bahan makanan yang digunakan berasal dari petani dan pedagang lokal, bukan dari korporasi besar.
Tujuannya untuk menggerakkan ekonomi lokal. Dana sebesar Rp335 triliun diputar untuk membeli bahan makanan dari pedagang setempat. Dampaknya, ekonomi di tingkat bawah ikut tumbuh. Banyak masyarakat mendapat pesanan sayur atau beras dalam jumlah besar.
Itulah yang dimaksud pengusaha tersebut sebagai “pesta rakyat”. Rakyat ikut menikmati perputaran uang dari program tersebut, sementara anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi.
Namun, program ini juga menuai kritik. Masyarakat terbelah menjadi dua kubu: pro dan kontra.
Kelompok yang mendukung menilai program ini positif. Selain meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak, balita, dan ibu hamil, MBG juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, pihak yang kontra menyebut program ini berpotensi menjadi ladang korupsi, boros anggaran, dan tidak efisien. Mereka juga menyoroti sejumlah kasus keracunan yang terjadi.
Selain itu, ditemukan pula pengadaan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak masuk akal, seperti pembelian kaus kaki, semir sepatu, motor listrik, hingga langganan aplikasi Zoom dengan nilai miliaran rupiah.
Hal-hal tersebut membuat kelompok kontra mendesak Presiden Prabowo menghentikan program ini. Kepala BGN, Dadan Hindayana, juga kerap menjadi sasaran kritik warganet.
Besarnya anggaran MBG bukan datang begitu saja. Pemerintah memperoleh dana tersebut melalui pemangkasan sejumlah anggaran, termasuk untuk pemerintah daerah dan desa, yang mencapai sekitar 30 persen dari alokasi sebelumnya.
Kondisi ini membuat daerah kelimpungan. Program pembangunan yang telah direncanakan terpaksa dibatalkan atau disesuaikan karena keterbatasan anggaran.
Padahal, banyak program yang dinanti masyarakat, seperti pembangunan jalan. Karena dana tidak tersedia, proyek tersebut tertunda. Para kontraktor pun kehilangan pekerjaan, termasuk para tukang dan pekerja harian yang bergantung pada proyek tersebut.
Apakah MBG merupakan program yang baik? Semua bergantung pada sudut pandang. Setiap kebijakan selalu memiliki sisi positif dan negatif. (zim)
Editor : M. Nurkhozim