Oleh:
Mundzar Fahman
Mantan Wartawan Jawa Pos Tinggal di Bojonegoro
Apa kabar PB NU setelah di-islah-kan di Ponpes Lirboyo Kediri? Siapkah PB NU menggelar muktamar dalam waktu dekat ini untuk mengakhiri konflik tajam di tubuhnya?
Sabtu kemarin, 31 Januari 2026, sebenarnya hari sangat istimewa bagi NU. Ormas keagamaan ini genap berusia satu abad (seratus tahun) menurut kalender Masehi. Tiga tahun lalu NU memperingati usia emasnya: satu abad dalam kalender Hijriyah. NU didirikan pada 31 Januari 1926, atau 16 Rajab 1344 Hijriyah di Surabaya.
Tetapi, sangat disayangkan. Menjelang akhir tahun lalu (2025), menjelang usia satu abad, PB NU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) justru dilanda konflik serius. Terjadi saling pecat di antara pengurus elite di PB NU. Rais Aam Syuriyah KH. Miftachul Achyar memecat Ketua Umum PB NU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Kemudian, mengangkat KH Zulfa Mustofa sebagai penjabat ketua umum PB NU. Pada sisi lain, Gus Yahya yang tidak menerima atas pemecatan terhadap dirinya tersebut kemudian memecat Sekjen PB NU Drs. H. Saifullah Yusuf.
Jagat NU gonjang-ganjing. Bumi NU memanas. Tidak mudah didinginkan. Konflik itu menghiasi dunia media, terutama media sosial (medsos) berhari-hari. Kedua belah pihak saling klaim. Mereka menebar statemen bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh kuu seberang adalah salah.
Para kiai sepuh, terutama yang berposisi sebagai Mustasyar PB NU, akhirnya turun gunung. Mereka tidak tega membiarkan konflik di pucuk pimpinan NU terus berlarut. Mereka sangat gelisah. Mereka khawatir konflik di jajaran elit PB NU itu berdampak buruk bagi pengurus NU di bawah. Terutama, bagi warga Nahdliyin di grassroot (di akar rumput).
Dalam pertemuan yang diinisiai para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, akhirnya dua kubu yang berkonflik dapat didamaikan. Di-islah-kan. Rais Aam KH Mistachul Achyar dan Gus Yahya sama-sama hadir dalam pertemuan itu. Salah satu keputusan penting yang disepakati adalah PB NU akan menggelar muktamar bersama. Muktamar harus terlaksana sebelum musim haji 2026. Sesuai jadwal, Kloter (kelompok terbang) pertama jamaah haji Indonesia diterbangkan ke Arab Saudi, April 2026.
Bagi PB NU, menggelar even muktamar dalam waktu dekat ini tentu menjadi tantangan yang tidak mudah. Suasana kebatinan di jajaran PB NU yang baru saja dilanda konflik serius tentu menjadi masalah tersendiri. Ibarat luka yang belum sepenuhnya sembuh. Sampai sekarang pun tidak banyak diketahui publik apakah PB NU sudah melakukan persiapan, terutama penentuan panitia muktamar.
Muktamar NU ke-34 dilaksanakan 22-24 Desember 2021 di Lampung. Normalnya, muktamar ke-35 baru akan dilaksanakan pada Desember 2026. Muktamar lima tahun sekali. Tetapi, karena ada konflik serius seperti yang disebutkan di atas, muktamar ke-35 akan dimajukan. Harapannya, konflik tidak makin berlarut-larut. Percepatan pelaksanaan muktamar ini merupakan salah satu amanat penting dari pertemuan di Ponpes Lirboyo, 25 Desember 2025.
Sejak pertemuan islah di Lirboyo, rasanya tidak terlalu salah jika dikatakan kondisi PB NU sedang stagnan. Publik tidak banyak tahu apa yang sudah dan sedang dilakukan PB NU pasca islah. Apa saja yang dilakukan Rais Aam KH. Miftachul Achyar dan Gus Yahya pasca islah? Apa yang dilakukan KH Zulfa Mustofa? Apa yang dilakukan Sekjen Saifulloh Yusuf –Gus Ipul- yang sudah dipecat oleh Gus Yahya? Apakah PB NU sudah berhasil membentuk panitia muktamar 35? Kalau sudah, apakah orang-orang yang menjadi panitia muktamar sudah mencerminkan kesatuan/keutuhan PB NU, ataukah masih mencerminkan adanya friksi-friksi, dominasi satu kubu atas kubu lainnya?
Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sikap terbaru PB NU terkait izin pengelolaan tambang batu bara. Izin tambang itu diberikan oleh pemerintah era Presiden Jokowi, Juni 2024. Luas lahannya puluhan ribu hektare. Hingga kini, meski sudah tahun lebih, pertambangan itu belum menghasilkan cuan untuk NU. Tapi, yang sudah pasti, izin pertambangan batu bara itu menjadi salah satu pemicu konflik di di PB NU. Gus Yahya mengakui bahwa izin pertambangan itu menjadi salah satu pemicu konflik di PB NU. Tetapi bukan satu-satunya, kata Gus Yahya. (detiknews, 30 Januari 2026). Ibarat nangka. Belum makan buahnya, tapi sudah terkena getahnya.
Hingga saat ini, sikap orang-orang NU, terutama di PB NU masih terbelah. Alias, belum satu suara. Ada yang setuju NU menerima pemberian izin pertambangan tersebut. Harapannya, usaha itu bisa menghasilkan uang yang bermanfaat untuk organisasi. Tetapi, ada pula yang tidak setuju NU menerima pemberian izin pertambangan itu. Mereka ini khawatir, madlarat-nya (sisi negatifnya) lebih besar bagi NU daripada sisi mashlahah-nya. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana