Oleh:
Dyah Estu Kurniawati
Staf Pengajar di Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang akhir-akhir ini kontroversial kerap dipresentasikan oleh pemerintah sebagai kebijakan yang “tak perlu diperdebatkan”. Siapa yang bisa menolak makanan bergizi untuk anak-anak? Dalam wacana resmi, MBG digambarkan sebagai solusi teknokratis atas masalah gizi, pendidikan, dan masa depan sumber daya manusia Indonesia. Namun justru karena tampak begitu “baik” dan “netral”, kebijakan ini luput dari satu hal penting: perdebatan ideologis yang sehat.
Dalam studi kebijakan publik, tidak ada kebijakan yang benar-benar bebas nilai. Setiap kebijakan selalu membawa asumsi tentang peran negara, tanggung jawab publik, dan relasi antara negara dan warga. MBG tidak terkecuali. Hanya saja, ideologi yang terkandung di dalamnya tidak diucapkan secara terbuka, melainkan disamarkan melalui bahasa teknis, target gizi, dan tabel anggaran.
Di sinilah persoalannya bermula.
MBG pada dasarnya mengusung logika welfare universalism: negara hadir langsung menyediakan kebutuhan dasar bagi seluruh anak sekolah, tanpa seleksi berbasis kemiskinan. Ini bukan pilihan kebijakan yang remeh. Dalam banyak negara, pendekatan universal selalu diperdebatkan—dibandingkan dengan bantuan bersyarat atau berbasis kelompok rentan. Namun di Indonesia, pilihan ideologis ini jarang dibicarakan. Yang muncul justru perdebatan tentang dapur umum, vendor, distribusi, biaya per-porsi berikut menunya dengan beragam ekspektasi.
Akibatnya, ketika muncul masalah dalam pelaksanaan, kritik publik tidak diarahkan pada desain kebijakan, melainkan pada dugaan politisasi, inefisiensi, atau bahkan motif elektoral. MBG lalu tampak seperti “proyek”, bukan kebijakan sosial jangka panjang. Padahal, banyak dari ketegangan ini bersumber dari ketiadaan narasi ideologis yang jujur dan terbuka sejak awal.
Sebagai akademisi hubungan internasional, saya melihat fenomena ini tidak berdiri sendiri. Dalam dua dekade terakhir, kebijakan sosial di berbagai negara berkembang cenderung dibungkus dalam bahasa evidence-based policy dan best practices global. Rujukannya adalah SDGs, WHO, atau World Bank. Pendekatan ini memberi legitimasi internasional, dan sekaligus mendepolitisasi kebijakan di tingkat domestik. Kebijakan sosial diperlakukan seolah hanya soal manajemen, bukan pilihan nilai dan proses pembelajaran.
Indonesia mengikuti pola ini. Sejak era MDGs hingga SDGs, isu gizi dan kesehatan anak menjadi perhatian serius. Namun selama bertahun-tahun, pendekatannya lebih terfragmentasi: bantuan pangan, intervensi gizi spesifik, dan program perlindungan sosial bersyarat. MBG menandai lompatan besar—dari intervensi selektif ke program masif dan simbolik. Ironisnya, lompatan ideologis ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka.
Ketika pemerintahan berganti dan MBG diposisikan sebagai program unggulan, sorotan publik pun membesar. Kritik bermunculan, sebagian beralasan, sebagian spekulatif. Namun karena MBG sejak awal diklaim “bukan ideologis”, kritik itu tidak menemukan saluran debat yang tepat. Yang terjadi adalah saling tuding soal aktor, bukan dialog soal arah kebijakan sosial negara.
Di sinilah letak pelajaran pentingnya.
Kebijakan sosial berskala besar membutuhkan lebih dari sekadar desain teknis yang rapi. Ia membutuhkan legitimasi normatif. Publik perlu tahu: mengapa negara memilih memberi makan gratis kepada pelajar daripada kebijakan lain sebagai prioritas? Apa implikasinya bagi anggaran jangka panjang? Bagaimana relasinya dengan peran keluarga, masyarakat, pasar, dan pemerintah daerah? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan penghambat kebijakan, melainkan fondasi keberlanjutannya.
Tanpa fondasi tersebut, setiap masalah implementasi akan dengan mudah dibaca sebagai kegagalan politik, bukan tantangan kebijakan. Di titik ini, MBG menjadi rentan: terlalu mahal untuk gagal, tetapi terlalu “pragmatis” untuk dibela secara ideologis.
Perdebatan ideologis tidak selalu berarti konflik tajam atau polarisasi. Justru sebaliknya, ia memungkinkan publik memahami bahwa kebijakan sosial adalah pilihan sadar tentang masa depan bersama. Negara-negara dengan sistem kesejahteraan mapan tidak bebas kritik, tetapi mereka relatif stabil karena arah ideologisnya jelas dan diperdebatkan secara terbuka.
Indonesia masih punya kesempatan untuk memperbaiki ini. MBG bisa tetap berjalan, sambil disertai diskusi publik yang lebih jujur tentang apa yang sebenarnya sedang kita bangun: negara yang hadir langsung memenuhi kebutuhan dasar warganya, atau negara yang sekadar mengelola program bantuan berskala besar. Tanpa keberanian membuka dimensi ideologis ini, MBG akan terus diperdebatkan di permukaan, tetapi tidak pernah benar-benar dipahami.
Pelajaran dari Negara Lain: Bukan Soal Makanan, tapi Narasi
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan program makanan gratis di sekolah tidak hanya ditentukan oleh kualitas menu atau ketepatan distribusi, melainkan oleh kejelasan narasi ideologis yang menyertainya.
Brasil, misalnya, melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) sejak 1955, secara eksplisit menempatkan makan siang sekolah sebagai hak sosial anak dan bagian dari strategi pembangunan nasional. Program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki gizi, tetapi juga menguatkan ekonomi lokal dengan mewajibkan sebagian bahan pangan berasal dari petani kecil. Karena ideologinya jelas—negara hadir, pangan adalah hak, dan kebijakan sosial harus mendukung keadilan ekonomi—perdebatan publik di Brasil jarang mempertanyakan legitimasi program, meskipun kritik atas implementasi tetap ada.
Finlandia bahkan lebih jauh. Sejak 1940-an, makan siang gratis di sekolah dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari negara kesejahteraan universal. Tidak pernah diposisikan sebagai “bantuan”, apalagi “program unggulan”, melainkan sebagai fungsi normal negara modern. Ketika terjadi kenaikan anggaran atau perubahan standar gizi, debat publik berlangsung dalam kerangka nilai yang sama: kesetaraan dan tanggung jawab negara. Implementasi boleh berubah, tetapi fondasi normatifnya tidak goyah.
India menawarkan pelajaran berbeda namun relevan. Mid-Day Meal Scheme sering menghadapi tantangan besar—dari korupsi hingga kapasitas daerah. Namun program ini bertahan lintas rezim karena sejak awal diposisikan sebagai hak konstitusional anak atas pangan dan pendidikan, diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung. Kritik tajam tetap ada, tetapi jarang berubah menjadi delegitimasi total terhadap kebijakan.
Pengalaman Asia Timur memberi pelajaran yang berbeda namun sama pentingnya. Jepang, misalnya, menjalankan school lunch programme (kyūshoku) bukan sekadar sebagai intervensi gizi, melainkan sebagai instrumen pembentukan warga negara. Makan siang di sekolah diposisikan sebagai bagian dari pendidikan karakter, kedisiplinan, dan kebersamaan sosial. Negara hadir kuat, tetapi tidak melalui retorika bantuan—melainkan melalui normalisasi peran negara dalam kehidupan sehari-hari anak.
Korea Selatan mengadopsi pendekatan serupa dengan penekanan pada ketahanan pangan nasional. Program makan siang gratis dikaitkan langsung dengan stabilisasi pertanian domestik dan keamanan pasokan pangan. Dengan demikian, legitimasi kebijakan tidak hanya bersumber dari kepentingan anak, tetapi juga dari narasi strategis negara: mengurangi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas sosial.
Nampak jelas bahwa program makanan gratis bertahan bukan karena dianggap “amal”, melainkan karena terhubung dengan visi negara jangka panjang—baik sebagai negara kesejahteraan, negara pembangunan, maupun negara berdaulat pangan. Terdapat satu benang merah bahwa keberhasilan relatif program makanan gratis tidak lahir dari klaim “bebas ideologi”, melainkan dari keberanian menyatakan ideologinya secara terbuka. Negara-negara tersebut tidak menghindari debat nilai; mereka mengelolanya.
Indonesia, sejauh ini, mengambil jalan sebaliknya. MBG dipromosikan sebagai kebijakan teknis yang menurut negara “sudah pasti baik”, sehingga dianggap tidak perlu diperdebatkan secara normatif. Namun justru karena itu, ketika muncul persoalan implementasi, publik tidak memiliki kerangka nilai untuk menilai dan membela kebijakan tersebut secara rasional. Yang tersisa hanyalah kecurigaan politik dan polemik aktor.
Jika negara-negara lain berani menautkan program makan gratis dengan ideologi kesejahteraan, pembangunan nasional, atau ketahanan pangan, Indonesia justru tampak ragu untuk menyebutkan nilai apa yang ingin ditegakkan. Padahal, dalam dunia yang semakin tidak stabil, kebijakan pangan adalah pernyataan politik paling mendasar tentang siapa yang dilindungi negara dan bagaimana caranya.
Penutup
Belajar dari negara lain, pertanyaan terpenting bukanlah apakah MBG perlu dilanjutkan atau dihentikan, melainkan apakah negara bersedia menjelaskan secara jujur nilai apa yang ingin ditegakkan melalui kebijakan ini. Tanpa itu, MBG akan terus berada dalam posisi ambigu: terlalu penting untuk ditinggalkan, tetapi terlalu rapuh untuk dipertahankan tanpa konflik.
Di tengah ketidakpastian global, program makanan gratis sesungguhnya dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sosial. Krisis pangan akibat pandemi, perang Rusia–Ukraina, dan gangguan rantai pasok global telah mengembalikan pangan sebagai isu strategis, bukan sekadar komoditas pasar. Banyak negara kini memandang kebijakan pangan domestik sebagai bagian dari keamanan nasional.
Negara-negara yang memiliki sistem distribusi pangan publik relatif kuat cenderung lebih tahan terhadap gejolak harga global. Namun, ini hanya berlaku jika kebijakan pangan diposisikan secara sadar sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional, bukan semata proyek sosial jangka pendek yang sarat dengan kepentingan sementara golongan (oligarki).
Sayangnya, diskursus MBG di Indonesia jarang ditempatkan dalam kerangka ini. Ketergantungan pada impor pangan, fluktuasi harga global, dan posisi Indonesia dalam sistem pangan internasional hampir tidak pernah disinggung. Akibatnya, MBG kehilangan peluang untuk dipahami alih-alih sebagai kebijakan strategis, tapi terjebak dalam debat teknis, pragmatis, dan politis sempit. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana