Oleh:
Susanto
Kepala SMAN 1 Sugihwaras Bojonegoro
Salah satu berita Jawa Pos edisi 4 Nov 2025 memberitakan baru menjabat 9 bulan Gubernur Riau ditangkap KPK, karena merugikan negara atau OTT. Bahkan melanggar zona integritas bagi kepentingan publik.
Pertanyaanya singkat saja, siapakah sejatinya yang bisa disebut pahlawan di era milineal ini seiring munculnya pemberitaan penyalahgunaan tatakelola bernegara? Tentunya, jawabannya beragam. Mungkin ada yang menjawab orang yang giat bekerja dan memberikan manfaat bagi sekelilingnya. Ada juga yang menjawab orang yang tidak korupsi terbebas dari OTT seperti para kepala daerah yang akhir-akhir ini marak. Para petani, Pelajar, guru, dokter, pengusaha, dan ibu rumah tangga sekalipun.
Jujur harus diakui membicarakan pahlawan era sekarang bukarang orang yang pintar dan punya jabatan. Apalagi punya dukungan luas saja tidak cukup akan tetapi harus menjadi figur teladan dalam kepemimpinan. Artinya, seorang pemimpin misalnya, juga harus memiliki visi dan keteladanan.
Memaknai zona integritas
Dalam konteks ini saya sependapat apa yang dikatakan oleh Abdul Qadir Djaelani dalam bukunya yang berjudul Sekitar Pemikiran Politik Islam (1994:122) yang mengatakan bahwa seorang pemimpin haruslah jujur dan amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena substansi nilai-nilai kepahlawanan terletak keteladanan, bukan sosok pencitraan dalam meraih janji demi meraih jabatan.
Beberapa hal yang harus dilakukan saat momen hari pahlawan.
Pertama, menghargai perbedaan. Artinya, belajar mengakui kekalahan dan kemenangan. Misalnya menjelang tahun politik 2019 harus disikapi positif khususnya beda pilihan dan partai. Sebuah Pilpres akan menjadi sebuah demokratisasi dan pembelajaran politik bagi seluruh komponen rakyat Indonesia manakala berjalan sesuai dengan aturan yang sudah diatur. Sebuah pertandaingan akan berjalan baik apabila berjalan secara seportif. Artinya Pesta demokrasi secara demokratis manaka masing-masing pihak bisa menerima kemenangan atau kekalahan sekalipun. Dengan cara dan prinsip itu tentunya kondisi damai akan terwujud. Tentunya harus kita ikuti dengan cara berfikir dan berperilaku dewasa pula.
Kedua, perlunya kontrak politik untuk tidak korupsi. Mengapa langkah itu juga harus ditempuh oleh para pemimpin kita? Karena dengan cara ini dapat dijadikan dasar mengetahui sebuah sikap dan tanggungjawabnya. Dan suatu ketika di tengah perjalanan kepemimpinanya ternyata mereka melakukan korupsi, masyarakat bisa menagihnya untuk dimintai pertanggungjawaban di depan masyarakat. Sebab, bagaimanapun ada sebuah kata-kata bijak yang berbunyi. Kekuasaan itu cenderung untuk melakukan penyimpangan atau korupsi. Jadi dengan bermodal sikap untuk tidak korupsi dengan cara melakukan kontrak politik tentunya masyarakat akan tenang bila pemimpinnya dalam menjalankan roda pemerintahan secara jujur dan bersih.
Terpenting lagi figur pemimpin yang tepat adalag pemimpin yang selalu memikirkan rakyat baik yang terkait SDM maupun kesejahteraannya. Sudah tidak saatnya era sekarang sorang pemimpin yang hanya mikirkan dirinya sendiri atau bahkan kelompoknya sendiri. Pemimpin yang “Pro rakyat Miskin” adalah harga mati dalam rangka memgembangkan pola kepemimpinan yang selalu terencana dengan baik.
Ketiga, menyiapkan mentalitas dalam hal kepemimpinan dan bukan untuk hoaks. Artinya seorang pemimpin yang kuat dalam hal komptensi, dan performansinya tentunya akan mendapatkan simpati dari banyak orang. Dalam konteks ini saya sependapat dengan apa yang dikatakan John C. Maxwell kalau seorang pemimpin memperlihatkan kompetensi, kepedulian tulus terhadap yang lain, dan karakter yang layak dikagumi, orang akan mengikutinya. Saya yakin, bila yang memimpin Indonesia memiliki komitmen seperti itu Indonesia akan secara damai akan terwujud. Tentunya bukan menyebar kebencian atas dasar hoaks.
Komitmen kebermanfaatan
Pahlawan yang sebenarnya untuk saat ini adalah orang-orang yang konsen terhadap masa depan bangsa dan rakyatnya bukan pada kelompok atau partainya.
Seorang pemimpin di era milineal ini harus bisa merakyat dan mengayomi dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Harus memiliki komitmen untuk menyejahterakan rakyat bukan menjanjikan mimpi-mimpi seperti saat kampanye. Intinya seorang pemimpin harus memiliki komitmen dan spirit kepahlawan dalam hal menyejahterakan rakyatnya. orang-orang yang memiliki komitmen untuk memajukan dalam segala hal baik itu yang menyangkut infrastruktur maupun pengembangan SDM masyarakat serta mempersempit kesenjangan sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya.
Sosok pahlawan yang kekinian adalah pemimpin yang tidak hanya tebar pencitraan yang semu. Artinya, hanya tebar pesona atau janji-janji saja akan tetapi tidak terbukti atau omong kosong. Seorang yang bisa membaca tanda-tanda zaman sehingga program-program memberikan dampak nyata.
Masyarakat Indonesia apapun profesinya harus bisa menjadi pahlawan bagi sekelilingnya. Kerja nyata adalah sebuah solusi agar bangsa ini berprestasi.
Dengan demikian, pahlawan dalam realitas kekinian itu, bukan lagi berperang mengangkat senjata akan tetapi kerja nyata untuk kemajuan Indonesia yang beradab dengan menjunjung kejujuran dan harkat kemanusiaan tanpa hoaks.
Intinya, di masa kini, perjuangan kita adalah melawan berbagai tantangan seperti kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, hingga ancaman disinformasi. Pahlawan adalah mereka yang berani "menonjolkan diri" dengan prestasi dan kontribusi nyata untuk memajukan Indonesia di bidang apapun di tengah kompleksitas berkehidupan. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana