Kemiskinan masih menjadi masalah serius di Bojonegoro. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoo jumlah warga miskin tahun ini sebanyak 147,33 ribu orang dari jumlah total warga Bojonegoro sebanyak 1.336.227 orang. Persentase jumlah kemiskinannya mencapai 11,69 persen.
Artinya, 89 persen warga Bojonegoro sudah hidup makmur. Benarkah demikian?
Jika mengacu data yang dirilis BPS Bojonegoro memang begitu. BPS tentu sudah melakukan survei dengan metode yang terpercaya untuk menentukan seorang warga disebut miskin atau tidak.
Sesuai data BPS, garis kemiskinan yang yang dipatok pada 2024 adalah sebesar Rp 471.457 per per kapita per bulan. Artinya, orang yang berpendapatan di atas nominal itu, misalnya Rp 480.000 per bulan, tidak bisa dikatakan miskin.
Pertanyaanya, bisakah di zaman sekarang hidup normal dengan uang sebesar Rp 480.000 sebulan? Tentu pertanyaan yang sulit dijawab.
Kita ambil contoh, jika sekali makan membutuhkan Rp 10.000, maka untuk tiga kali makan dalam sehari butuh Rp 30.000. Dalam sebulan untuk biaya makan saja butuh Rp 900.000. Jumlah ini saja sudah jauh melampaui garis kemiskinan yang ditetapkan BPS.
Itu belum untuk biaya transportasi, pulsa atau paket data, dan beberapa keperluan lain. Tentu tidak cukup.
Di Bojonegoro memang masih ada nasi pecel Rp 5.000 satu porsi. Jika sehari makan tiga kali, maka butuh Rp 15.000. Dalam sebulan biaya makan butuh Rp 450.000. Tapi apakah hidup hanya butuh makan saja? Tentu tidak. Orang tetap butuh komunikasi, transportasi, pendidikan, dan hiburan. Dan semua itu tidak gratis.
Maka, garis kemiskinan sebesar Rp 471.457 per kapita per bulan itu tentu tidak realistis. Baik di kota maupun di desa, nominal itu tidaklah cukup untuk hidup sebulan. Bahkan, dua kali garis kemiskinan itupun tidaklah cukup. Belum lagi jika orang itu sudah berkeluarga dan memiliki dua orang anak.
Maka, persentase 11,69 persen warga Bojonegoro miskin itu perlu ditinjau ulang. Benarkah jumlahnya hanya segitu. Jangan-jangan jumlah warga miskin di Bojonegoro jauh lebih banyak. Bisa mencapai puluhan persen dari total penduduk.
Jika mengacu metode kemiskinan versi Bank Dunia, garis kemikinan di Indonesia adalah USD 8,30 atau Rp 128.000 per hari. Dalam sebulan sebesar Rp 3,8 juta. Artinya, versi Bank Dunia orang yang penghasilannya sebulan Rp 3,7 juta masuk ketagori miskin.
Namun, semua bergantung pemerintah mau mengacu metode yang mana? Semua ada risikonya. Sebab, data yang menjadi acuan itu juga akan menjadi dasar untuk membuat kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan.
Misalanya program bansos atau pemberdayaan. Jika mengacu BPS, maka yang harus diberikan bansos dan program pemberdayaan hanya 147,33 ribu orang. Yang lainnya tidak bisa. Sebab, tidak masuk kategori miskin.
Jika mengacu garis kemiskinan versi Bank Dunia, maka jumlah warga Bojonegoro yang miskin bisa membludak. Sebab, dipastikan tidak banyak warga yang penghasilannya mencapai Rp 3,8 juta sebulan. Sebab, upah minimum kabupaten (UMK) hanya Rp 2,5 juta.
Pemerintah memang sudah banyak menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk mengatasi kemiskinan. Dengan angka kemiskinan 147 ribu orang, tahun ini Pemkab Bojonegoro mengalokasikan Rp 180 miliar untuk program bansos. Jumlah itu naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga tahun depan, anggaran bansos tentu mengalami kenaikan.
Jika mengacu Bank Dunia untuk menentukan kemiskinan, maka tentu butuh ratusan miliar untuk program bansos. Bahkan, bisa jadi APBD akan habis hanya untuk bansos.
Apakah miliaran dana bansos yang digelontorkan itu sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan? Tentunya sudah. Meskipun tidak signifikan.
Selain bansos ada banyak program untuk menanggulangi kemiskinan. Misalnya, program pemberdayaan dan membuka lapangan pekerjaan. Jika banyak masyarakat bekerja dengan upah yang layak, angka kemiskinan akan turun dengan sendirinya.
Untuk membuka lapangan pekerjaan dibutuhkan investor. Maka, Pemkab Bojonegoro memiliki tugas berat untuk mendatangkan investor. Mau tidak mau ini harus dilakukan jika ingin angka kemiskinan turun. (zim)
Editor : M. Nurkhozim