Rencana pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar 30 persen oleh pemerintah pusat membuat daerah khawatir. Pemangkasan itu bisa berimbas pada menurunya perekonomian di daerah. Sebab, sebagian besar perekonomian daerah ditopang oleh APBD. Sedangkan 70 persen komposisi APBD banyak bergantung pada dana transfer pusat.
Tahun 2025 APBD Bojonegoro sebesar Rp 7,8 triliun. Terdiri dari pendapatan sebesar Rp 5,7 triliun dan belanja Rp 7,8 triliun.
Komposisi sektor pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1 triliun dan Rp 4,7 triliun dari dana transfer pusat. Artinya, APBD Bojonegoro masih bergantung pada dana transfer pusat.
Bayangkan, jika Rp 4,7 triliun dipangkas 30 persen atau Rp 1,4 trilun, maka ekonomi di Bojonegoro akan mengalami kontraksi. Artinya, sejumlah program pemerintah akan hilang pada 2026 mendatang.
Kita masih belum tahu program apa saja yang akan hilang tahun depan. Sebab, saat ini pemkab dan DPRD tengah membahas APBD 2026. Tentu, pemkab dan DPRD akan memilih mempertahankan program-program prioritas. Program yang dianggap tidak prioritas akan dihapus.
APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp 8,3 triliun. Terdiri atas pendapatan sebesar Rp Rp 5,7 triliun. Kemudian ditambah sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2025 yang diproyeksikan sebesar Rp 2,6 triliun.
Sama seperti APBD tahun-tahun sebelumnya, APBD tahun depan juga masih mengandalkan dana trasfer pusat. Tentu APBD 2026 Rp 8,3 triliun itu belum ada pemangkasan 30 persen. Alasanna, hingga saat ini belum ada surat resmi dari pemerintah pusat.
Banyak daerah berharap pemangkasan dana transfer pusat itu tidak terjadi. Namun, semua tergantung pusat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa dana transfer ke daerah itu tidak dipangkas. Namun, dialihkan peruntukkannya ke pusat. Yakni. Untuk menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sebenarnya ada dampak positifnya rencana pemangkasan anggaran transfer itu. Yakni, memaksa daerah untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Jika daerah hanya bergantung pada keuangan pusat, efeknya tidak bagus. Daerah akan minim inovasi. Maka, mencari sumber pendapatan lain sangat penting bagi daerah.
Tentu pendapatan lain itu tidak dengan menaikan pajak. Sebab, naiknya pajak justru akan membuat masyarakat bawah semakin tertekan.
Demo besar di Kabupaten Pati, Jawa Tengeh pemicunya adalah naiknya pajak sebesar 250 persen. Maka, belajar dari situ, opsi menaikan pendapatan dengan pajak sudah tidak populis. Bahkan, justri rawan terjadi gejolak di tingkat bawah.
Salah satu yang bisa dilakukan adalah menggenjot wisata dan kinerja badan usaha milik daerah. Dua sektor ini harus benar-benar dimaksimalkan.
Semua daerah pasti memiliki objek wisata. Namun, tidak semua sukses membangun objek wisata. Salah satu pemicunya adalah kondisi geografis.
Di Indonesia tempat wisata yang identik dengan gunung dan laut. Daerah yang memiliki gunung dan laut bisa dikatakan sukses mengembangkan wisata.
Tapi gunung dan lain bukan satu-satunya wisata. Daerah bisa membuat wisata-wisata yang lain. Misalnya, wisata buatan seperti taman bermain, wisata kuliner, wisata fashion, dan lainnya. Tergantung mana potensi yang tepat. Tentu semua butuh kajian.
Begitu juga sektor BUMD. Selama ini BUMD memang setor pendapatan. Tapi ya segitu-segitu saja. Nilainya tidak signifikan. Padahal, mereka adalah pemain tunggal. Misalnya, PDAM adalah pemain tunggal bisnis air di daerah. Tapi pendapatan yang disetorkan ya segitu-segitu saja. Bisa dicek di Badan Pendapatan Daerah.
Maka, optimalisasi BUMD menjadi sangat urgen.
Sudah saatnya daerah harus kreatif dan inovatif. Jangan hanya bergantung pada pusat.
Krisis bisa mencari peluang atau jalan menuju kehancuran. Tergantung kita mau ambil yang mana. (zim)
Editor : M. Nurkhozim