Oleh:
Munir Ham
Dosen Unisda Lamongan
“Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing pada Senin (2/9/2025) sekilas terlihat sebagai agenda diplomatik biasa. Namun di balik sapaan hangat dan protokol resmi, terselip tanda tanya besar: benarkah ini sebatas penguatan hubungan strategis, atau justru isyarat arah baru politik luar negeri Indonesia yang mulai condong ke poros kekuatan tertentu?”
Menurut keterangan resmi dari Setneg.go.id, agenda utama kunjungan ini adalah pertemuan bilateral antara kedua kepala negara serta partisipasi dalam parade militer memperingati 80 tahun kemenangan Tiongkok atas Jepang. Prabowo menjadi satu-satunya kepala negara ASEAN yang hadir dalam parade tersebut. Ia berdiri sejajar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, seperti terekam dalam foto yang ramai diberitakan oleh Detik.com (3/9/2025). Potret itu, bagi sebagian publik, lebih dari sekadar simbol. Ia menyampaikan pesan yang dapat dibaca secara geopolitik: Indonesia kini tampak lebih dekat ke poros Timur.
Antara Investasi dan Pengaruh
Dalam pertemuan yang berlangsung di Great Hall of the People, Presiden Xi Jinping menyampaikan harapan agar hubungan Indonesia–Tiongkok semakin erat di berbagai sektor: mulai dari manufaktur, ekonomi digital, energi hijau, hingga pertahanan. Laporan VOI (3/9/2025) menyebutkan bahwa Tiongkok menawarkan perluasan kerja sama melalui proyek-proyek strategis dan investasi lanjutan, termasuk di kawasan industri nikel dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, apakah relasi ini sebatas investasi murni atau sarat kepentingan politik jangka panjang? Indonesia bukan satu-satunya negara yang menjadi mitra dalam proyek Belt and Road Initiative (BRI). Sejumlah negara, seperti Sri Lanka dan Pakistan, justru kini menghadapi tekanan utang akibat proyek infrastruktur besar yang dibiayai oleh Tiongkok. Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, misalnya, akhirnya disewakan ke perusahaan Tiongkok selama 99 tahun karena ketidakmampuan membayar pinjaman.
Indonesia memang belum berada di titik krisis seperti itu. Namun, ketergantungan pada satu sumber investasi asing, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti pertahanan, energi, dan teknologi, berpotensi mengikis kedaulatan pengambilan keputusan nasional.
Ujian bagi Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Posisi ini memungkinkan Indonesia menjaga jarak yang sehat dari kekuatan besar dunia, serta memainkan peran sebagai penyeimbang di kawasan. Namun, kehadiran Presiden Prabowo dalam parade militer Tiongkok—bersama pemimpin-pemimpin negara yang tengah bersitegang dengan Barat—menyisakan pertanyaan mengenai konsistensi prinsip tersebut.
South China Morning Post (3/9/2025) menilai bahwa kehadiran Prabowo dalam parade itu memberi nilai simbolik yang kuat. Bagi Tiongkok, Indonesia adalah mitra strategis yang dapat digunakan untuk memperkuat pengaruh di Asia Tenggara. Bagi Indonesia sendiri, kehadiran tersebut dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan, apalagi di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, serta klaim sepihak Beijing di Laut Cina Selatan yang masih menjadi persoalan kawasan.
Lebih lanjut, jika kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok dikembangkan tanpa prinsip transparansi dan pengawasan, hal ini dapat memicu ketidakseimbangan dalam relasi Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, maupun mitra strategis seperti Jepang dan Amerika Serikat.
Menjaga Jarak yang Sehat
Kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing juga menuai kritik dari dalam negeri. Saat kunjungan berlangsung, situasi sosial di sejumlah kota Indonesia sedang memanas pasca kematian Affan Kurniawan, yang memicu gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Banyak pihak menilai kehadiran Prabowo di luar negeri saat tensi politik dalam negeri meningkat menunjukkan kurangnya sensitivitas.
Media The Australian (3/9/2025) bahkan menurunkan laporan berjudul “Prabowo Flies to Beijing as Indonesia Burns”, menyiratkan kesan bahwa sang presiden lebih mengutamakan pencitraan internasional daripada menyelesaikan persoalan mendesak di dalam negeri.
Investasi asing adalah hal yang wajar dan bahkan dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Namun, pemerintah perlu menjaga agar kerja sama strategis tidak berubah menjadi ketergantungan struktural. Prinsip transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan lembaga legislatif perlu dikedepankan dalam setiap perjanjian kerja sama yang menyangkut kepentingan jangka panjang bangsa.
Diversifikasi mitra luar negeri, termasuk penguatan hubungan dengan Uni Eropa, India, Jepang, dan Amerika Serikat, juga perlu diperkuat untuk menghindari dominasi satu kekuatan asing dalam kebijakan pembangunan nasional.
Penutup
Pertemuan Prabowo–Xi Jinping adalah momen penting yang dapat dimaknai sebagai peluang dan sekaligus peringatan. Peluang untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan strategis, tetapi juga peringatan tentang pentingnya menjaga prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia: berdaulat, bebas aktif, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Investasi boleh datang dari mana saja. Tapi kedaulatan tidak bisa dibarter dengan modal. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana