Oleh:
Mahfud Shodiq
Ketua PAC PKB Kecamatan Lamongan, dan Anggota DPRD Lamongan
JIKA tidak ada aral melintang, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lamongan akan digelar 27 November 2024. Sekitar enam bulan dari sekarang.
Perlu diketahui, bersamaan dengan Lamongan, sekitar 541 kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan menggelar pilkada secara serentak.
Termasuk di 37 provinsi, juga akan melakukan gelaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Sejumlah nama juga sudah mulai ramai dibicarakan. Bahkan sebagian sudah pasang baliho di sudut sudut kota, untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat Lamongan.
Mereka mempunyai latar belakang berbeda, mulai dari pengusaha, politisi, tokoh ormas dan dari birokrasi.
Mereka itu, adalah Yurohnur Efendi (bupati incambent), Abdul Ghofur (ketua DPRD), Kartika Hidayati (ketua PC Muslimat), Suhandoyo (politikus), Wakid Wahyudi (mantan birokrasi), Fauzan Fuadi (politikus) serta masih banyak calon lainnya.
Disadari atau tidak, aroma maney politics pada pemilihan legislatif (pileg) lalu, baunya masih tersengat di saat pilkada nanti. Karena pilkada digelar di tahun yang sama dengan pileg.
Dari sini penulis, bisa memprediksikan, untuk bisa terpilih di pilkada nanti, calon minimal harus punya tiga kekuatan modal besar.
Pertama modal uang, kedua modal massa, dan ke tiga modal partai politik.
Modal uang bukan rahasia lagi, bagi caleg terpilih pada pemilu kemarin, baik itu tingkatan kabupaten kota, provinsi dan pusat, harus mengeluarkan uang puluhan miliar.
Untuk kabupaten kota, cost politiknya, untuk caleg minimal Rp 3 miliar, provinsi Rp 20 miliar sedangkan pusat Rp 35 miliar. Ironis memang. Tapi inilah kenyataan di lapangan.
Banyak pengamat menilai, pemilu kali ini, paling buruk sepanjang era reformasi. Karena selain mahalnya biaya politik, untuk politik uang dilakukan terang-terangan. Bahkan satu jam menjelang dibukanya waktu pencoblosan, uang masih beredar.
Lalu apa hubungannya dengan pilkada? sedangkan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk bisa terpilih ?
Secara nyata, kami belum bisa memberikan kepastian, terkait dampak money politics caleg, pada pilkada nanti. Karena pilkada. belum dilakukan. Tapi prediksi kami, dampaknya bisa sampai 85 persen, Karena pelaksanaan pilkada dilakukan di tahun yang sama dengan pileg.
Kedua, modal basis suara, atau modal dukungan. diakui atau tidak , basis suara di Lamongan terbagi menjadi 4 kelompok, pertama kelompok NU, kedua kelompok Muhammadiyah, ketiga kelompok birokrasi, dan ke empat kelompok nasionalis.
Kelompok NU, hampir 70 persen masyarakat Lamongan adalah warga NU. Namun sampai saat ini tak satu pun kader terbaik NU mampu meraih kursi bupati Lamongan. Kemampuannya, baru sebatas sebagai wakil.
NU tidak kemana mana, tapi NU ada di mana mana . Slogan ini rasanya pas untuk menggambarkan kondisi warga NU yang ada di Kota Soto ini. hampir dipastikan tiap kali terjadi pil-pilan, warga NU selalu jadi rebutan untuk bisa mendulang suara calon. Imbasnya, suara NU terpecah, tersebar di mana mana. Akibatnya, calon dari NU kembali terpental.
Terbukti tampilnya ketua PC muslimat Kartika Hidayati, saat maju pilkada lima tahun silam, diprediksi hanya bisa meraup suara NU sekitar 40 persen. Enam puluh persen sisanya tersebar di semua calon. Ini merupakan PR kader NU di Lamongan.
Kemudian kelompok muhammadiyah, suaranya memang tidak sebesar NU, namun kelompok yang satu ini sangat militan memberikan dukungan, terhadap kadernya yang maju menjadi calon bupati. Terbukti di era reformasi ini, berulang kali MD mampu menghantarkan kader terbaiknya, menjadi bupati Lamongan.
Makanya, cabup dari kalangan non MD harus berpikir dua kali, untuk mencari dukungan dari warga MD, persentasenya sekitar 90 persen suara mereka tetep utuh. Tidak akan bisa digeser dan tergeser kecalon lain.
Kemudian suara dari kelompok birokrasi, suara kelompok ini, juga tidak boleh dipandang enteng. Bahkan, berulang kali pilkada Lamongan di gelar, kelompok ini sebagai penentu kemenangan cabup. Artinya, mereka akan bisa memenangkan perhelatan perebupatan kursi bupati, sepanjang mendapat dukungan dari kelompok tersebut akan menang. Meraka sangat loyal dan akan mendukung penuh mana kala dari kalangan mereka ada yang mencalonkan diri. Terbukti diera mantan bupati masfuk, mantan bupati Fadeli dan bupati yurohnur yang sekarang ini . Memang dukungan yg diberikan tidaklah bisa 100 persen, akan tetapi paling tidak bisa mencapai 75 sampai 80 persen.
Makanya jangan berharap bisa memenangkan pertarungan manakala tidak dapat dukungan dari suara birokrasi.
Selain jaringannya sangat masif, loyalitas mereka terhadap atasan tidak bisa diragukan lagi. Dan ini berulang kali dibuktikan. Makanya, penulis menyimpulkan, suara birokrasi akan tetapi jadi kunci kemenangan pilkada Lamongan 2024 nanti.
Ke empat adalah kelompok nasionalis, kelompok yang satu ini tidak terlalu besar dibanding dengan NU dan MD, namun, kelompok ini sangat piawai dalam memberikan arah dukungan. Mereka lebih condong memberikan arah dukungan di menit menit akhir. Sekaligus, membaca arah jarum jam bergerak.
Langkahnya betul betul piawai. Sehingga tidak pernah kalah didalam memberikan dukungan disaat pilkada. Analisa kami dukungan mereka biasa condong ke posisi incambent.
Terbukti ketiga calon bupati waktu itu, Masfuk, Fadeli dan Yurohnur Efendi, semuanya mendapat dukungan penuh dari kelompok ini. Dan berhasil.
Selanjutnya modal partai politik. Tentu tidak kalah penting, apalah artinya, modal uang besar dan modal basis suara mapan, kalau ternyata tidak dapat kendaraan politik.
Perlu diketahui, hasil pemilu 2024 lali, hanya PKB yang mampu memberangkat kadernya tanpa harus koalisi. Karena partai nomor satu itu meraih kursi suara lebih dari 20 persen. Adapun partai lainnya harus berkoalisi untuk dapat mengajukan pasangan calon. Makanya, mereka harus kerja keras mencari kendaraan politik untuk bisa maju menjadi calon.
Dari uraian di atas, bisa dijadikan sedikit rujukan. Bagi calon bupati, sebelum mereka terjun ke arena pertandingan. Dan ini bisa dianggap sebagai rambu-rambu. Sejauh mana mereka bisa meraih dukungan dari empat kelompok tersebut. Tentu yang bisa mengukur adalah para calon itu sendiri. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana