Penulis:Miftach Alamudin
PEMILU tinggal hitungan jari, riuh riangnya sebentar lagi akan hilang dari pandangan, pendengaran bahkan perasaan kita semua. Pada 10 Februari tahapan kampanye yang ditetapkan KPU berakhir.
Menurut Rogers dan Storey, kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang teroganisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu.
Sedangkan, International Freedomof expression Exchange (IFEX), mendefinisikan kampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik dan semua aktifitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah.
Fenomena masa kampanye menjadikan Pemilu tampak meriah, dan konon karenanya Pemilu dikatakan sebagai Pesta Demokrasi bagi rakyat Indonesia.
Pemilu saat ini dilaksanakan secara serentak antara Pemilihan Anggota legislatif dan Pemilihan Presiden.
Ketatnya persaingan membuat peserta Pemilu berlomba memikat hati masyarakat. Strategi yang tepat dalam mempromosikan pesan, visi misi dan arah kebijakan menjadi salah satu modal tingkat keterpilihan.
Bermacam tawaran tema dan topik kampanye sudah menjadi hiasan yang dipajang peserta Pemilu, dengan asa laku terjual sebanyak-banyaknya dalam kotak suara, pada 14 Februari mendatang.
Model kampanye yang sering digunakan yaitu poster, banner, baliho, dan sebagainya. Sebagai alat representasi diri calon, dengan prinsip-prinsip persuasif diperlukan alat peraga kampanye (APK) yang mengandung unsur elemen tekstual dan grafis, namun terkadang APK calon belum menunjukan kualitas penyampaian informasi secara tepat. (Fatimah, 2018; Ningrum, Fakhrunnisa, & Nuqul, 2014; Trisiah, 2015).
Kita disuguhi seperti Pemilu serentak sebelumnya, fenomena menjamurnya APK konvensional di setiap sudut lingkungan tempat tinggal, belumlah berkurang di tengah semakin meningkatnya pula akses Teknologi Informasi yang berkembang di masyarakat.
Media Sosial atau platform digital lain yang sudah banyak diakses masyarakat, belum sepenuhnya mampu meminimalisir visual iklan politik dalam bentuk fisik berupa alat peraga kampanye (APK).
Sebagai masyarakat tentu berharap visualisasi APK menjadi media artistik, komunikatif, dan persuasif.
Namun, karena pragmatisme peserta Pemilu dalam memaknai penggunaan APK, menjadikan pemasangannya asal-asalan, tidak teratur, dan karena berebut titik strategis di sebuah kawasan, seakan menjadikannya sampah-sampah visual yang merusak keindahan lingkungan hingga bahkan meninggalkan nilai estetika dari visual itu sendiri.
APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu. Aturan ini telah termuat dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
Menjadi PR kita semua pada Pemilu mendatang penggunaan APK lebih artistik, memanfaatkan teknologi informasi tentu layak untuk diperluas, misal dengan memanfaatkan videotron, media sosial dan media digital lain, yang lebih memungkinkan terciptanya artivisual lebih indah dan lebih meminimalisir pencemaran lingkungan.
Paradigma lain yang juga perlu mulai dipikirkan adalah mengkolaborasikan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dalam aturan penyelenggaraan Pemilu.
Jika dianalisis segenap regulasi Pemilu, terutama Perbawaslu yang mengatur kampanye, belum memberikan efek jera untuk menciptakan ketaatan peserta pemilu dalam memperhatikan aspek-aspek lingkungan.
Perbawaslu yang mengatur hanya memberikan sanksi ringan berupa sanksi tertulis, meskipun sejatinya di dalam UUPPLH terdapat aturan yang lebih ketat dengan sanksi yang lebih berat.
Kesadaran akan terciptanya ketaatan dalam pengelolaan lingkungan dalam pelaksanaan Pemilu perlu untuk menjadi catatan besar bagi penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.
Penggunaan APK tidak ramah lingkungan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan ekologis. Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl yang disingkat MMT/MCMT dan polimer sintetis merupakan bahan yang populer dipakai sebagai alat peraga kampanye maupun media sosialisasi saat ini.
MMT/MCMT sejatinya juga dapat lapuk dan terurai dengan bantuan sinar matahari. Namun, zat yang terlepas akan menjadi polusi, sehingga selayaknya penggunaan bahan tersebut dapat dikaji untuk ditiadakan atau tidak diperbolehkan.
Sebab, jika terakumulasi akan memberikan pengaruh negatif untuk lingkungan hidup kita.
Di Kabupaten Lamongan misalkan, terdapat total 4.153 TPS, dari jumlah ini terdapat 8 orang penyelanggara Pemilu, 7 KPPS dan 1 Pengawas TPS, artinya minimal 8 orang tersebut tentu akan menjadi sumber polutan utama saat hari pemungutan suara.
Air Minum dalam kemasan yang rata-rata digunakan dengan berbahan plastik, serta makanan yang dikonsumsi yang tidak lepas dari bahan plastik pula, apabila hal ini kita komulatifkan tentu akan mengahasilkan sampah cukup banyak.
Jika kita hitung setiap penyelenggara Pemilu membuang sampah plastik sebesar 50 gram, maka di setiap TPS akan terkumpul minimal 0,4 Kg sampah plastik (5 gram X 8 orang = 40 gram = 0,4 Kg), sehingga total seluruh Kabupaten Lamongan akan terkumpul minimal 1,6 Ton sampah plastik dalam hanya dalam satu hari saja.
Hitungan ini masih kita nafikan jumlah personel lainnya yang terlibat di dalam TPS seperti saksi peserta Pemilu maupun petugas keamanan atau stakeholder lainnya. Belum terbayang bukan?
Sebagai solusi tentu perlu kita pikirkan ke depan pentingnya perubahan konsep kampanye dan model maupun sistem Pemilu. Konsep kampanye konvensial perlu kiranya untuk bertransformasi secara total dengan pemanfaatan media digital.
Pun demikian, dalam pelaksaannya, konsep E-Voting perlu kiranya untuk “dicoba” dimulai, konsep ini akan meminimalisir dan menyederhanakan tahapan Pemilu, sehingga secara tidak langsung akan meminimalisir pula terciptanya pencemaran lingkungan pasca Pemilu.
Dan yang lebih penting hal ini sebagai wujud kesadaran kita akan pentingnya implementasi Green Election dalam proses demokrasi di Indonesia.
*Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan, Universitas Brawijaya Malang
Editor : Hakam Alghivari