Banyak tantangan yang harus diselesaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto. Warga tentu berharap beliau dapat menyelesaikan berbagai masalah selama dalam jabatannya.
Tantangan terkini adalah mengatasi kekeringan (krisis air untuk rumah tangga) yang hari-hari ini melanda 73 desa di 10 kecamatan. (radar bojonegoro, 12 oktober 2023). Tantangannya, tentu, tidak hanya bagaimana bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga saat ini. Tetapi, adalah bagaimana solusi permanennya, sehingga krisis air tersebut tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang.
Krisis air untuk kebutuhan rumah tangga tentu kian menyesakkan dada warga. Terutama, bagi warga miskin. Lebih-lebih, yang miskin ekstrem. Tanpa kekeringan pun hidup mereka sudah susah. Kini, mereka harus lebih menderita lagi.
Di antara 12 Pj bupati-walikota di Jatim yang dilantik pada 24 September lalu, Adriyanto boleh dikata yang paling beruntung. Karena, dia ditempatkan di Bojonegoro, yang APBD-nya terbesar kedua di Jatim setelah APBD Kota Surabaya. APBD Bojonegoro 2023 Rp 7,4 triliun.
Setelah Perubahan ABPD 2023 akan tembus Rp 8 triliun lebih. APBD Kota Surabaya Rp 11,257 triliun. Kota dan kabupaten lain di Jatim banyak yang APBD-nya baru di kisaran Rp 3 triliun.
Tetapi, besarnya APBD Bojonegoro tersebut sekaligus menjadi beban tersendiri bagi Pj Bupati Adriyanto. Karena, meski APBD Bojonegoro tinggi, jumlah warga miskinnya masih besar. Penduduk Bojonegoro 2020 mencapai 1.344.038 jiwa. Warga miskinnya 12,21 persen, atau 153.400 warga. Yang lebih mengenaskan, sekitar sepertiga di antara warga miskin tersebut adalah warga miskin ekstrem. Miskin kategori nemen parahe. Jumlahnya 59.020 jiwa.
Warga miskin ekstrem adalah warga yang kemampuan berbelanja hanya Rp 10.739 setiap hari per orang. Atau, pengeluarannya Rp 322.170 setiap bulan. (BPS, 2021). Jika dalam satu keluarga terdiri atas empat jiwa (bapak, ibu, dan dua anak), pengeluaran setiap bulannya Rp 1.288.680. Tantangan bagi Pj Adriyanto bagaimana dalam satu tahun ke depan ini mampu mengurangi jumlah warga miskin secara signifikan. Jangan sampai ada istilah, ayam mati kelaparan di lumbung padi.
Wilayah Bojonegoro yang dibelah menjadi dua oleh Sungai Bengawan Solo, tidak seharusnya mengalami kekurangan air. Mengingat, air sungai Bengawan Solo mengalir sepanjang tahun. Juga, sudah ada Bendung Gerak. Juga, sudah ada beberapa waduk. Antara lain, Waduk Pacal, warisan Penjajah Belanda. Dengan duit APBD yang superjumbo, rasanya Bojonegoro mampu membuat jaringan permanen untuk suplai air ke berbagai wilayah. Terutama, di masa kemarau panjang.
Zaman dulu, ada anekdot: wong Bojonegoro (termasuk juga wong Lamongan), kalau musim hujan gak iso ndodok. Kalau musim kemarau gak iso cebok. Artinya, pada musim hujan tidak bisa duduk (ndodok/BAB) di atas tanah karena tergenang banjir. Di musim kemarau tidak bisa bersuci (cebok) dengan air karena tidak ada air. Mosok di abad ke-21 warga masih harus mengalami nasib seperti itu.
Bagi Adriyanto, menyelesaikan masalah kekeringan dan kemiskinan hanyalah sebagian dari tantangan yang harus dihadapi selama menjabat Pj Bupati. Tantangan lainnya adalah masalah-masalah warisan Mantan Bupati Hj Anna Muawanah. Misal, pembebasan lahan untuk pembangunan waduk Karangnongko, Margomulyo, pemindahan pedagang Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Banjarejo 2. Juga, optimalisasi fungsi Pasar Banjarejo 1 dan 2, serta Pasar Kedewan. Tiga pasar ini dibangun dengan dana puluhan miliar.
Tantangan lain yang juga tidak ringan adalah menciptakan suasana kondusif demi suksesnya dua Pemilu 2024. Salah satunya, Pj Bupati harus bisa menjaga netralitas ASN Pemkab dalam pemilu. Sebab, akan menjadi sumber masalah baru jika ASN terlibat dukung mendukung calon tertentu.
Ketika menerima kunjungan pengurus MUI Kabupaten Bojonegoro Jumat lalu, Adriyanto mohon dukungan semua elemen warga. Selama menjabat dia akan berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sekaligus, membangun pondasi/landasan yang baik untuk kemajuan Bojonegoro ke depan.
Saya berharap, Pak Adriyanto yang banyak pengalaman di Kementerian Keuangan RI, bisa memberikan contoh yang baik dalam pemanfaatan P-APBD 2023. Juga, penggunaan APBD 2024. Kemudian, contoh penyusunan APBD 2025.
Selama ini terkesan ada masalah serius dalam penyusunan APBD dan penggunaannya. Indikasinya, antara lain, tiap tahun SILPA-nya (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) besar. Indikasi lain, APBD besar tetapi pengentasan kemiskinan sangat lamban. Jumlah wong miskin ijek akeh (orang miskin masih banyak).
Jika Pak Adriyanto bisa memberikan model penyusunan dan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, diharapkan dapat dipraktikkan untuk masa-masa selanjutnya. Biar tidak selalu ada sindiran, Bojonegoro duite akeh tapi wong sing melarat yo akeh. (*)
*Mudzar Fahman
*) Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
Editor : Hakam Alghivari