Radar Bojonegoro - Memasuki pintu masuk Bojonegoro dari sisi timur, persisnya Kecamatan Baureno, seketika disambut hujan kemarin sore (18/10). Tak begitu deras, namun rintik hujan membasahi jalanan. Cukup adem. Dedaunan pohon penghijauan melambai.
Keteduhan ini seakan menyambut Bojonegoro yang akan merayakan hari jadi. Besok (20/10), usia Bojonegoro menginjak 343 tahun. Di usia yang sudah sangat tua itu, tentu Bojonegoro menyimpan sejarah yang memukau.
Jawa Pos Radar Bojonegoro hendak mengajak pembaca kilas balik awal mula Bojonegoro berdiri. Bahan literatur dari pemerhati sejarah serta kajian pustaka buku. Di antaranya buku Sejarah Kabupaten Bojonegoro (Menyingkap Kehidupan dari Masa ke Masa) dan Sejarah Bojonegoro: Bunga Rampai.
Penentuan tanggal 20 Oktober sebagai Hari Jadi Bojonegoro (HJB) sejak 1677 silam. Cukup lampau. Saat Kabupaten Bojonegoro masih bernama Kabupaten Jipang. Menukil buku Sejarah Kabupaten Bojonegoro (Menyingkap Kehidupan dari Masa ke Masa) menyebutkan, pada 1677 silam, Kerajaan Mataram kalah melawan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).
Akhirnya Mataram dipaksa menandatangani perjanjian politik yang mana isi perjanjian tersebut Mataram harus menyerahkan wilayah kekuasaannya di pantai utara Jawa kepada VOC.
Kabupaten Jipang merupakan satu dari beberapa wilayah Mataram di pantai utara Jawa yang harus diserahkan ke VOC. Jipang merupakan kadipaten kemudian diubah menjadi kabupaten pada 20 Oktober 1677 oleh pemerintahan Belanda kala itu, dengan Wedana Bupati Mancanegara Wetan sekaligus Bupati I yakni Pangeran Mas Toemapel.
Adapun pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian Kabupaten Jipang berada di Kecamatan Padangan. Kabupaten Jipang dianggap daerah subpantai berfungsi sebagai penghubung antara daerah pedalaman dengan pantai untuk kepentingan politik pemerintah.
Bengawan Solo merupakan bandar besar dalam ekonomi. Pangeran Mas Toemapel menjabat sebagai Bupati Jipang (cikal bakal Bojonegoro) mulai 1677 hingga 1705. Selanjutnya, Kabupaten Jipang mengalami banyak kemajuan di segala bidang.
Dua dekade kemudian pada 1725, Susuhunan Prakubuwana II naik tahta. Pada tahun itu, Susuhunan memerintahkan agar Raden Tumenggung Haria Matahun I selaku Bupati Jipang ke-3 (1718- 1741) memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Jipang dari Padangan ke Desa Rajekwesi.
Sehingga, sejak 1725 nama kabupaten berubah dari Jipang menjadi Rajekwesi. Lokasi Kabupaten Rajekwesi berada 10 kilometer dari selatan Kabupaten Bojonegoro tepatnya di Desa Ngumpakdalem.
Berdasar buku tersebut, pada 1755 politik devide et impera ala Belanda berhasil memecah belah Mataram menjadi dua. Yaitu Surakarta dan Jogjakarta Hadiningrat melalui Perjanjian Gianti. Akibatnya, Kabupaten Rajekwesi menjadi wilayah Kerajaan Jogjakarta saat kepemimpinan Bupati ke-5 R.Tumenggung Hario Matahun III (1743-1755).
Lalu, pada 1812 Kabupaten Rajekwesi secara resmi menjadi daerah jajahan. Karena pada 1811 Pulau Jawa direbut oleh Inggris dari Belanda. Bupati ditetapkan menjadi pegawai gupernemen.
Saat itu, R. Prawirosentiko yang menjabat sebagai bupati ke-10 (1811-1816). Prawirosentiko tidak merasa senang akan perubahan yang terjadi. Prawirosentiko sebagai keturunan bangsawan serta berdarah prajurit, hati nuraninya bergejolak.
Prawirosentiko lebih memilih pasif di bawah jajahan Inggris. Hingga akhinya, pada 1816 Prawirosentiko mengundurkan diri sebagai bupati yang mana di tahun itu juga Pulau Jawa kembali lagi di bawah jajahan Belanda.
Suyanto, salah satu budayawan dan sejarawan Bojonegoro mengungkapkan, pada 1677 di wilayah Jipang ada tiga kabupaten belum ikut pemerintahan Belanda. Di antaranya Kabupaten Mojoranu, Kabupaten Padangan, dan Kabupaten Baureno.
“Setelah mendirikan Kabupaten Jipang, Pemerintahan Belanda mendirikan wilayah tandingan dengan nama Rajekwesi dengan pusat pemerintahan di Ngumpakdalem,” katanya kemarin.
Kemudian, Kabupaten Rajekwesi ikut dalam perang melawan penjajah Belanda dilancarkan oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro pun mengirim salah seorang pembantu terdekatnya yakni Raden Tumenggung Sosrodilogo.
Dia ditunjuk sebagai wakil pribadi dan sekaligus menokohi perlawanan rakyat dalam perjuangan semesta membebaskan rakyat Jawa Tengah dari penindasan. Akhirnya, Kabupaten Rajekwesi berhasil direbut oleh Sosrodilogo bersama pasukannya pada 1827.
Satu pleton serdadu gupernemen berusaha mempertahankan siasia belaka. Diceritakan juga, Sosrodilogo bersama pasukannya membunuh para penggawa Belanda dan merusak serta membakar gedung-gedung pemerintahan Belanda yang ada di Rajekwesi.
Penjara pun dibuka oleh Sosrodilogo, para napi diajak menjadi pasukannya. Bupati ke-14 Raden Adipati Djojonegoro yang saat itu memimpin Rajekwesi sekaligus antek Belanda melarikan diri mengungsi ke Blora, kemudian ke Rembang.
Akhirnya rakyat Jipang dengan perasaan berbangga diri mengangkat Sosrodilogo menjadi Bupati Jipang di Rajekwesi 1827-1828. Jatuhnya Kabupaten Rajekwesi membuat cemas pejabat sementara residen Rembang P.H. Baren vn Lawick van Pabst.
Setelah Comissaris Jendral L.P.J Viscount Du Bus de Ghisignies menerima laporan tentang hal tersebut, segera memerintahkan kepada residen Rembang mengirimkan militer yang lebih kuat guna merebut Rajekwesi kembali. Pasukan gupernemen yang terdiri atas orang Belanda dan ‘bumiputra’ (Ambon, Halmahera, dan Madura) sebanyak 2.000 prajurit di bawah komando Kolonel Van Griesheim berhasil merebut kembali Kabupaten Rajekwesi pada 2 Januari 1828.
Rajekwesi pun rusak berantakan, sementara Sosrodilogo melanjutkan peperangan gerilya di pedesaan dan bukit-bukit. Sayangnya, akhirnya Sosrodilogo menyerah kepada Belanda pada 3 Oktober 1828.
Setelah itu, kabar Sosrodilogo seperti ditelan bumi, ada yang mengabarkan dia meninggal dan dikebumikan di Nganjuk. Ada juga yang bercerita dia hilang moksa. Karena saat menyerah, dia dijadikan kijang buruan oleh Belanda.
Sosrodilogo dan saudaranya Raden Bagus dijadikan sayembara, siapapun yang bisa menangkap atau membunuh dua orang tersebut akan memeroleh hadiah menggiurkan.
Dari hasil pemberontakan Sosrodilogo tersebut mampu membuat gupernemen Belanda kelimpungan. Sehingga Residen Rembang Baron de Salis mengusulkan kepada Raad van Indie (Dewan Hindia Belanda) untuk mengganti nama Rajekwesi dengan nama baru.
Karena saking bencinya dengan Sosrodilogo, Belanda ingin menghapuskan memori Rajekwesi yang telah hancur dengan mengusulkan dua nama baru yakni Bojonegoro dan Rajekwinangun.
Selanjutnya, Komisaris Jendral Du Bus de Ghisignies mengesahkan pergantian nama Rajekwesi menjadi Bojonegoro pada tanggal 25 September 1828. Kabupaten Bojonegoro dibangun kurang lebih 10 kilometer sebelah utara Kabupaten Rajekwesi. Berada di tepian Bengawan Solo serta jalan penghubung Bojonegoro-Surabaya.
Selepas 1828 hingga saat ini, Bojonegoro sudah banyak perkembangan dan pembangunan. Suyanto menambahkan, diawali dari keinginan pemerintahan Belanda menyatukan ketiga kabupaten di sekitar Bojonegoro, akhirnya terjadilah peperangan antara Kabupaten Rajekwesi dengan Kabupaten Mojoranu.
Hingga tahun 1827 daerah Rajekwesi di bawah pimpinan Raden Tumenggung Djojonegoro dipenuhi peperangan dan pemberontakan. Ketika pasukan Rajekwesi di bawah pimpinan Djojonegoro terdesak mereka meminta bantuan Kabupaten Sedayu.
Lalu dikirimlah pasukan dari Sedayu untuk membantu menyerang Kabupaten Mojoranu Sosrodilogo selaku pimpinan pasukan Mojoranu. “Akhirnya Djojonegoro mampu mengalahkan Sosrodilogo,” ujarnya.
Suyanto membenarkan, pada 3 Oktober 1828 pasukan Sosrodilogo menyerah kepada pemerintahan Belanda. Akhirnya Djojonegoro masih menjabat Bupati Rajekwesi merayakan kemenangan dengan menggelar pesta besar-besaran setelah berhasil mengalahkan pasukan Mojoranu.
Dari sanalah Djojonegoro mengganti nama Rajekwesi menjadi Bojonegoro. Bojonegoro berasal dari kata boja berarti bersenang-senang dan negoro yang berarti negara. Jadi Bojonegoro dapat diartikan sebagai negara bersenang-senang atau berpesta. Setelah itu pemerintah Belanda mengangkat Djojonegoro sebagai Bupati Bojonegoro.
Editor : Indra Gunawan