Bukan hanya janji, tapi bukti. Itulah yang dilakukan pasangan Setiajit dan RM Armaya Mangkunegara (Setia Negara). Salah satu program riil yang akan dipersembahkan kepada masyarakat jika kelak dipercaya memimpin pemerintahan Tuban adalah Dusun Makmur. Tidak sekadar beretorika.
Untuk membuktikan kesunggu hannya dalam memberdayakan dusun, Setiajit membubuhkan dalam kontrak politik. ‘’Kontrak politik ini ditandatangani pada kertas bermaterai dan dicatatkan di notaris. Jadi kalau kami mengingkari bisa digugat,’’ kata Setiajit di sela kontrak politik di Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding kemarin (20/9).
Semanding adalah kecamatan yang mendapat giliran pertama dalam kontrak politik tersebut. Dimulai dari Desa Genaharjo. Ada lima dusun di desa setempat melakukan kontrak politik. Calon bupati yang diusung PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PPP dan PBB itu mene gas kan, kontrak politik tersebut akan di pertanggungjawabkan sampai ke akhirat. ‘’Ini bukti kesungguhan kami untuk memberdayakan desa yang dimulai dari dusun. Ini riil dan bisa dipertanggungjawabkan,’’ tegas dia.
Di semua dusun di Bumi Wali yang berjumlah 886 dusun, lanjut mantan Pj bupati Jombang itu, akan dibuatkan kontrak politik. Selain Setiajit, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta dua warga sebagai saksi ikut membubuhkan tanda tangan. Karena itu, dokumen tersebut resmi sah dan punya kekuatan hukum.
Setia Negara, kata Setiajit, sengaja melakukan kontrak politik dengan mengambil batasan wilayah administratif agar lebih jelas program dan pertanggungjawabannya. Sebab, kontrak politik itu diharapkan bisa meningkatkan infrastruktur dusun, meningkatkan derajat kesehatan, serta pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat.
Bentuknya berupa pembiayaan untuk program pengembangan di masing-masing dusun. Jika dusun maju, desa menjadi maju, kecamatan ikut maju dan tentu saja kabupaten juga maju. ‘’Ini riil, nyata, dan bukan mengada-ada,’’ tegas mantan kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim itu.
Dalam hitungannya, lanjut Setiajit, ada dana minimal Rp 100-300 juta yang bisa dialokasikan untuk program Dusun Makmur tersebut. Dana itu akan diberikan untuk setiap dusun setiap tahun.
‘’Dana itu dipastikan di luar dana desa, dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD). Setidaknya di tahun kedua menjabat, program ini sudah jalan. Kalau tidak terealisasi kami siap mundur dari jabatan, karena gagal memberikan yang terbaik bagi rakyat,’’ tegasnya.
Editor : Indra Gunawan