Rupiah Kembali Jadi Sorotan di Era Prabowo, Belanja Negara dan Ruang Fiskal Jadi Perhatian

Farhan Reza Ardiansyah • Dipublikasikan Selasa, 11 Agustus 2026 | 13:59 WIB
Ilustrasi rupiah tertekan di era Prabowo
Ilustrasi rupiah tertekan di era Prabowo

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pergerakan nilai Rupiah kembali menjadi perhatian publik di tengah berbagai tantangan ekonomi pada 2025-2026. Pelemahan mata uang nasional memunculkan kembali pertanyaan mengenai kondisi fundamental ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga kemampuan negara menjaga ruang fiskal.

Fenomena tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam video YouTube Kamar Film yang membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan berbagai periode krisis yang pernah dialami Indonesia.

Menurut narasi dalam video tersebut, pergerakan Rupiah tidak semata-mata merupakan persoalan nilai tukar. Kondisi mata uang juga dapat mencerminkan tingkat kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi dan arah kebijakan pemerintah.

Belanja Negara Jadi Sorotan

Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas dengan kebutuhan anggaran yang besar.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi melalui aktivitas produksi dan distribusi di berbagai daerah.

Baca Juga: Krisis 1998: Ketika Rupiah Anjlok dan Ekonomi Indonesia Mengalami Guncangan Besar

Selain MBG, pemerintah juga mendorong pengembangan Koperasi Desa sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Kedua program tersebut memiliki tujuan pembangunan masing-masing. Namun, besarnya kebutuhan anggaran juga memunculkan perdebatan mengenai kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai program secara berkelanjutan.

Ruang Fiskal Menjadi Tantangan

Ruang fiskal menjadi salah satu persoalan penting ketika pemerintah harus menjalankan banyak agenda pembangunan sekaligus.

Anggaran negara tidak hanya digunakan untuk program prioritas baru. Pemerintah juga harus membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pembayaran utang, subsidi, serta kebutuhan negara lainnya.

Karena itu, efektivitas belanja menjadi faktor penting.

Belanja yang besar diharapkan tidak hanya memberikan dampak konsumsi dalam jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pentingnya Sektor Produktif

Dalam video Kamar Film, salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah belanja negara yang besar telah diikuti dengan penciptaan sektor-sektor ekonomi produktif baru.

Indonesia membutuhkan sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam jangka panjang.

Penguatan industri, investasi, teknologi, ekspor, UMKM, serta penciptaan lapangan kerja dengan produktivitas tinggi menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Jika perekonomian hanya bergantung pada konsumsi, pertumbuhan dapat menghadapi keterbatasan ketika ruang fiskal pemerintah semakin sempit.

Rupiah Bukan Sekadar Angka

Pelemahan Rupiah sering kali langsung dikaitkan dengan harga dolar AS. Namun, dampaknya dapat terasa lebih luas.

Baca Juga: Hiperinflasi Era Soekarno: Ketika Rupiah Kehilangan Nilai dan Ekonomi Indonesia Terpuruk

Mata uang yang melemah dapat meningkatkan biaya barang impor dan bahan baku dari luar negeri. Bagi perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing, pelemahan Rupiah juga dapat meningkatkan beban kewajiban.

Karena itu, stabilitas nilai tukar menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Namun, pergerakan Rupiah juga dipengaruhi faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga global, kondisi ekonomi dunia, harga komoditas, serta arus modal internasional.

Belajar dari Krisis Masa Lalu

Sejarah ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa tekanan terhadap Rupiah pernah menjadi bagian dari krisis yang sangat besar.

Pada era Soekarno, Indonesia mengalami hiperinflasi. Pada 1997-1998, tekanan terhadap Rupiah menjadi bagian dari krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis politik.

Kini, Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda.

Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara menjalankan program pembangunan dan memastikan kondisi fiskal tetap sehat. Program sosial tetap diperlukan, tetapi perlu berjalan beriringan dengan investasi dan penciptaan sektor produktif.

Pada akhirnya, kekuatan Rupiah bukan hanya ditentukan oleh kebijakan moneter. Fundamental ekonomi, stabilitas politik, kualitas tata kelola, produktivitas, dan kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah juga memiliki peranan penting. (*)

Sumber: YouTube Kamar Film.

Catatan: Artikel ini mengembangkan poin pembahasan dari video Kamar Film. Kondisi nilai tukar dan kebijakan fiskal dapat berubah sehingga data terbaru perlu merujuk pada publikasi resmi pemerintah dan Bank Indonesia.

Editor : Bhagas Dani Purwoko
KAMAR FILM era prabowo rupiah melemah kebijakan pemerintah rupiah