RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Program Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial RI (Kemensos) memperoleh banyak sorotan atas dugaan markup atau kenaikan harga sepatu-sepatu tersebut dari harga jual aslinya. Sehingga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat siang (8/5) untuk memberikan klarifikasi mengenai dugaan tersebut.
Sebelumnya, diketahui sepatu-sepatu buatan dalam negeri tersebut memiliki harga jual paling tinggi sebesar Rp 300 ribu. Namun diduga alokasi dana pengadaan sepatu mematok biaya sebesar Rp 700 ribu per pasang sepatu.
"Tentu akan menjadi pengayaan bagi tim untuk meng-capture bagaimana seluruh proses bisnis dalam program tersebut. Jika memang dalam tahapan-tahapan itu ditemukan ada potensi atau peluang terjadinya tindak pidana korupsi, maka dengan kerangka pencegahan ini harapannya bisa kita mitigasi, kita cegah sejak dini," jelas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo sebelum pertemuan dimulai, sebagaimana dikutip dari Jawa Pos.
Dalam pertemuan tersebut, Yusuf mengaku selain membahas soal anggaran sepatu, juga memperoleh banyak wejangan dari pihak KPK. Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menyebut pokok pembicaraan berfokus pada pencegahan adanya celah-celah penggelapan uang dalam program kementerian yang dipimpinnya.
Baca Juga: Dugaan Markup Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat, Mensos Gus Ipul: Bukan Waktunya Lagi Kongkalikong!
“Kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh menutup seluruh celah dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana,” ujar Gus Ipul.
Tentu, wejangan yang bakal disampaikan oleh KPK kepada Kemensos tidak hanya berhenti pada pertemuan tersebut saja. Selain itu KPK tetap akan menerima berbagai input dan laporan mengenai pengadaan tersebut, baik dari Kemensos sendiri maupun dari masyarakat.
"Banyak sarannya, yang nanti belum tuntas ya, jadi kajiannya masih belum selesai. Nunggu beberapa waktu lagi, nanti akan disampaikan ke kami," imbuh Gus Ipul.
Namun untuk saat ini, Gus Ipul mengklaim program pengadaan sepatu aman dari celah-celah korupsi. “Sepanjang yang saya tahu tidak ada kebocoran. Dan kalau ada kebocoran, saya dan Pak Wamen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan," klaimnya.
Sementara itu Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menyebut bahwa dugaan nilai pengadaan yang mencapai Rp 700 ribu per pasang merupakan misinformasi. Menurut Agus, anggaran tersebut dikeluarkan untuk pengadaan sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL), alih-alih untuk siswa sekolah rakyat.
“Rencana anggaran Kemensos untuk pengadaan sepatu ada yang nilainya Rp700 ribu, sepatu apa itu? Yaitu sepatu PDL yang tentunya spesifikasinya berbeda dengan sepatu harian," jelasnya kepada Jawa Pos.
Selain itu menurut Agus, pagu anggaran bukan selalu berarti harga beli final. Untuk program sekolah rakyat, selain sepatu PDL nantinya juga ada penganggaran sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH) serta sepatu olahraga.
"Jenis sepatu harian itu dalam proses pengadaan dianggarkan sekitar Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu," tambah Agus. (edo)
Editor : Yuan Edo Ramadhana