RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyoroti dugaan penggelembungan harga (markup) dalam proyek pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat seharga Rp 700 ribu per pcs sehingga menelan anggaran fantastis senilai Rp 27 miliar.
Dilansir dari Jawa Pos, Isu ini mencuat setelah publik mempertanyakan alokasi dana sebesar Rp 700 ribu per pasang sepatu, padahal produsen lokal terkait mengonfirmasi harga asli produk mereka jauh di bawah angka tersebut.
Menanggapi hal ini, KPK melalui Direktorat Monitoring pada Senin (4/5/2026) menyatakan telah melakukan pendampingan serta kajian intensif guna mencegah potensi kerugian negara pada sektor pengadaan barang dan jasa yang dinilai sangat rawan korupsi.
Selisih Harga yang Mencolok
Dugaan ketidakberesan ini bermula ketika spesifikasi sepatu bermerek Stradenine yang digunakan dalam program tersebut diketahui memiliki harga pasar berkisar antara Rp 179 ribu hingga Rp 300 ribu saja.
Baca Juga: Antisipasi Maraknya OTT KPK, Inspektorat Blora Perketat Pengawasan Meski MCP Blora Capai Skor 95
Perbedaan mencolok dengan harga pengadaan yang mencapai Rp 700 ribu mengindikasikan adanya celah manipulasi dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) memang menjadi zona merah bagi praktik lancung.
"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," kata Budi Prasetyo.
Modus dan Data Kelam Pengadaan Barang
Budi membeberkan bahwa pola korupsi dalam pengadaan seringkali terstruktur sejak tahap perencanaan. Modus yang kerap ditemukan meliputi pengarahan rencana pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing, hingga pengaturan pemenang tender di lingkaran pemangku kepentingan.
Data penindakan KPK sepanjang periode 2004 hingga 2025 memperkuat kekhawatiran ini:
-
Sebanyak 446 perkara dari total 1.782 kasus berkaitan langsung dengan pengadaan.
-
"Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara," ungkap Budi.
Sinyal Bahaya: Skor Integritas Kemensos Menurun
Selain pemantauan langsung, KPK menggunakan instrumen Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memantau "kesehatan" kementerian. Hasilnya, skor SPI Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, yang menempatkan instansi ini dalam kategori “waspada”.
Baca Juga: 11 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK: Ketahui Modus dan Jumlah Uang yang Dikorupsi!
Secara lebih spesifik, penilaian terhadap pengelolaan PBJ di internal Kemensos pada SPI 2024 hanya menyentuh angka 67,66. Meski ada sedikit peningkatan di tahun 2025, penilaian dari para ahli atau komponen eksper masih tertahan di angka rendah, yakni 69,94.
Partisipasi Publik Adalah Kunci
KPK mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk kembali pada prinsip akuntabilitas dan integritas dalam mengelola uang rakyat. Tak hanya itu, masyarakat juga diajak untuk tidak pasif dan berani melaporkan indikasi kecurangan.
"Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," pungkas Budi.
Bagi masyarakat yang ingin memantau transparansi pengadaan barang secara mandiri, Anda dapat mengakses portal resmi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk melihat daftar kontrak dan harga satuan yang disepakati oleh pemerintah. (*)
Editor : Bhagas Dani Purwoko