RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara blak-blakan mengakui kementeriannya mengalami kecolongan terkait pengadaan motor listrik (motlis) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) saat memimpin konferensi pers APBNKita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/5/2026).
Insiden lolosnya anggaran yang sebelumnya sudah ditolak mentah-mentah pada tahun lalu ini terjadi akibat adanya kelemahan pada sistem perangkat lunak di bawah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), sehingga Kemenkeu kini mengambil langkah perbaikan sistem secara masif untuk menjamin efisiensi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Purbaya secara terbuka menyoroti kinerja sistem penganggaran software Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) buatan DJA. Ia menjelaskan bahwa pengajuan pembelian motor listrik untuk operasional BGN sejatinya sudah dimentahkan karena dinilai sebagai pengeluaran yang tidak perlu. Sayangnya, celah pada software tersebut gagal mendeteksi kebocoran anggaran yang "menumpang" lewat acara tertentu, sehingga dana pengadaan tersebut sempat cair ke lapangan.
Baca Juga: Teka-teki Sumber Gaji Manajer KDMP, Menkeu Purbaya: Saya Enggak Tahu!
"Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga software-nya tidak terdeteksi. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin," tegas Purbaya di hadapan awak media.
Sebagai langkah evaluasi dan pencegahan, Menkeu langsung menginstruksikan jajaran DJA, khususnya Direktur Jenderal Anggaran, untuk memperketat lapisan pengawasan operasional. Perbaikan software dilakukan agar sistem deteksi otomatis mampu memblokir pos-pos belanja yang tidak masuk akal atau menyimpang dari tujuan utama. Purbaya menjamin tidak akan ada lagi "belanja aneh-aneh" yang membebani negara.
Di luar insiden administratif tersebut, Purbaya memastikan bahwa jalannya mega-program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama sekali tidak terganggu dan terus melaju sesuai target. Berdasarkan data realisasi per 31 Maret 2026, pemerintah telah berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 55,34 triliun. Angka ini setara dengan 16,5% dari total pagu alokasi jumbo APBN 2026 senilai Rp 335 triliun.
Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Tanda Tanya, Menkeu Purbaya: Tunggu Hasil Evaluasi Triwulan II!
Progres di lapangan juga menunjukkan hasil yang masif. Program MBG tercatat telah menjangkau 61,8 juta penerima manfaat, didukung oleh berdirinya 26.362 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah agresif pemerintah dalam penyediaan gizi ini merupakan bagian dari pilar utama intervensi kesehatan nasional. Upaya pemenuhan gizi terpadu semacam ini sejalan dengan cetak biru Kementerian Kesehatan RI dalam menekan angka stunting jangka panjang dan memastikan kualitas SDM Indonesia di masa depan. (*)
Editor : Bhagas Dani Purwoko