RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Lowongan pekerjaan sebagai manajer untuk program strategis "Koperasi Desa Merah Putih" tengah menjadi sorotan publik. Di tengah antusiasme pendaftar yang memburu posisi ini hingga tenggat waktu 24 April mendatang, muncul pertanyaan krusial yang mengemuka: dari mana sebenarnya sumber gaji para manajer ini, dan berapa besarannya?
Kemenkeu Angkat Tangan, APBN Hanya untuk Cicilan
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan klarifikasi terkait keterlibatan kas negara. Dalam keterangannya usai Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4), Purbaya menegaskan bahwa peran APBN dalam proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto ini spesifik pada pembiayaan cicilan pembangunan.
"(Sumber gaji) Koperasi (KDMP) saya enggak tahu. Tapi yang saya bayar ke koperasi kan, hanya cicilan Rp 40 triliun per tahun itu. Yang lain saya enggak paham," ujar Purbaya.
Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Tanda Tanya, Menkeu Purbaya: Tunggu Hasil Evaluasi Triwulan II!
Pernyataan ini seolah membatasi persepsi publik bahwa seluruh operasional koperasi bersumber langsung dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
Bukan dari Dana Pinjaman Bank
Menanggapi ketidakpastian tersebut, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Teddy Bharata, angkat bicara. Ia menepis anggapan bahwa gaji manajer diambil dari dana pinjaman bank Himbara sebesar Rp 3 miliar.
Teddy memastikan bahwa gaji tersebut bersumber dari pemerintah, namun melalui skema yang terukur dan legal. "Bukan (dari Rp 3 miliar itu), dari pemerintah. Yang lainnya kan disiapkan oleh Agrinas Pangan," ungkap Teddy.
Standar Gaji: Mengacu pada Aturan PKWT
Bagi para pelamar, Teddy memberikan jaminan bahwa penentuan besaran gaji tidak dilakukan secara serampangan. Mengingat posisi ini menggunakan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka besaran upah akan mengikuti koridor aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
"PKWT kan ada aturannya, kita enggak bisa asal memberikan gaji. Jadi don't worry, ini tentu lagi dibahas," imbuhnya.
Mengenai besaran nominal, Teddy memberi sinyal bahwa angka gaji manajer tidak akan disamaratakan di seluruh wilayah Indonesia. Faktor penentu utamanya adalah penyesuaian dengan kondisi daerah masing-masing. Meski ia tidak menyebut secara gamblang apakah gaji tersebut akan berpatokan pada Upah Minimum Provinsi (UMP), Teddy memastikan bahwa mekanisme penyesuaian tetap menjadi acuan utama.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran negara untuk program strategis nasional adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Publik berhak mendapatkan kejelasan mengenai alokasi dana pemerintah, terutama untuk program yang melibatkan pengabdian masyarakat seperti Koperasi Desa).
Proses pembahasan besaran gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih saat ini masih terus dimatangkan oleh otoritas terkait. Bagi para pendaftar, kepastian bahwa gaji ini bersumber dari anggaran pemerintah dengan skema PKWT menjadi sinyal bahwa posisi ini memiliki standar profesionalitas yang akan diatur secara formal.
Baca Juga: Plafon KDMP Desa Padang yang Ambrol Sudah Diperbaiki, Targetkan 382 KDMP Beroperasi pada HUT RI
Apakah Anda berminat mendaftar posisi manajer ini meski detail nominal gajinya masih dalam tahap pembahasan? (*)
Editor : Bhagas Dani Purwoko