RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat kembali mendapat apresiasi. Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten/kota menerima Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 yang digelar BPJS Kesehatan, Selasa (27/1).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan, penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta JKN tercatat mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.
‘’Capaian itu sekaligus melampaui target nasional dalam RPJMN 2025–2029,’’ tuturnya.
Ghufron menegaskan, peran kepala daerah sangat menentukan keberhasilan UHC, terutama dalam mendorong pendaftaran penduduk serta menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah. Program JKN juga menjadi indikator penting pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 3.8 pada 2030.
Selain meningkatkan akses layanan kesehatan, capaian UHC turut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah, akses layanan kesehatan lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.
‘’Saat ini, pemanfaatan layanan JKN mencapai rata-rata dua juta kunjungan per hari,’’ jelasnya.
Untuk menjaga mutu layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan mengembangkan layanan digital, seperti Mobile JKN, PANDAWA, Care Center 165, antrean online, serta fitur i-Care JKN.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan, Program JKN merupakan wujud kehadiran negara agar masyarakat tidak jatuh miskin akibat sakit.
‘’Pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99 persen penduduk pada 2029 dan meminta pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan,’’ jelasnya. (zim)
Editor : M. Nurkhozim