RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada stasiun televisi Trans7. Desakan ini muncul menyusul tayangan yang dinilai merendahkan dan menyudutkan lembaga pendidikan pesantren.
Wakil Ketua PDM Bojonegoro, Sholikin Jamik, menilai permintaan maaf yang telah disampaikan pihak Trans7 tidak cukup untuk menebus kesalahan tersebut. Ia menyebut, langkah tegas dari KPI dibutuhkan agar menjadi pelajaran bagi seluruh lembaga penyiaran.
“Kami sangat meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menindak televisi Trans7. Permintaan maaf saja tidak cukup, harus ada sanksi tegas agar tidak terulang dan menjadi pelajaran bagi seluruh stasiun TV,” tegas Sholikin kepada Radar Bojonegoro, Selasa (14/10).
Menurutnya, tayangan itu mencerminkan ketidakpahaman terhadap esensi pendidikan pondok pesantren yang telah lama menjadi pilar moral bangsa. “Tayangan itu sangat ceroboh, hanya melihat pendidikan pondok pesantren dari sisi luar tanpa memahami substansinya,” ujarnya.
Sholikin menjelaskan, pendidikan pesantren berakar pada tiga nilai utama, yaitu ketawaduan, kesederhanaan, dan kemandirian. Ketiganya menjadi dasar pembentukan karakter dan akhlak santri yang selama ini menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat. Ia menilai, gambaran pesantren dalam tayangan tersebut justru menyesatkan publik karena mengabaikan nilai-nilai luhur tersebut.
“Pondok pesantren bukan hanya tempat belajar ilmu agama, tetapi juga wadah pembentukan akhlak. Sikap tawadu, kesederhanaan, dan kemandirian diajarkan agar santri tumbuh dengan karakter yang kuat dan rendah hati,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua KPI Ubaidillah menyayangkan tayangan tersebut karena dinilai mencederai nilai-nilai luhur penyiaran dan mengganggu suasana kebatinan masyarakat pesantren. Ia menegaskan, lembaga penyiaran semestinya menjadi sarana pemersatu, bukan sumber kegaduhan.
“Penyiaran ditujukan untuk menjadi jembatan yang bisa mengukuhkan integrasi nasional. Tayangan ini justru menimbulkan kegaduhan karena menyinggung suasana kebatinan pesantren,” kata Ubaidillah dikutip dari NU Online, Selasa (14/10).
Sebagai tindak lanjut, KPI akan melanjutkan penanganan kasus ini melalui mekanisme yang berlaku. “Kami akan membahasnya dalam sidang pleno untuk menentukan sikap resmi KPI secara kelembagaan terhadap tayangan tersebut,” tegas Ubaidillah. (kam/bgs)
Editor : Hakam Alghivari