Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bojonegoro Triguno Sudjono Priyo mengatakan, persentase serapan anggaran hingga kini sebesar 21,78 persen. Besaran nominalnya adalah Rp 1,3 triliun. ‘’Itu adalah serapan anggaran yang sudah keluar di SP2D (surat perintah pencairan dana),’’ ungkapnya kemarin.
Masih belum tingginya serapan anggaran karena belum banyak kegiatan selesai. Misalnya, proyek pembangunan konstruksi saat ini baru dimulai. Bahkan, ada sebagian baru dimulai. ‘’Hal itu membuat serapan anggaran belum begitu tinggi,’’ jelasnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri meminta pemkab agar menggenjot serapan anggaran. Pada Perubahan (P)-APBD mendatang besarannya akan naik. Itu karena ada sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD tahun lalu sebesar Rp 2 triliun akan masuk.
‘’Potensi P-APBD tahun ini sampai Rp 7 triliun,’’ ujarnya.
Saat ini postur APBD sekitar Rp 5,9 triliun. Tambahan silpa 2021 akan membuat besaran APBD tahun ini naik tajam. Dengan anggaran sebesar itu, akan sulit melakukan serapan di akhir tahun. Apalagi serapan anggaran cukup lambat. ‘’Kami harap serapannya bisa lebih maksimal,’’ jelasnya.
Menurut Lasuri, serapan minim karena banyaknya proyek belum selesai.
Diperkirakan serapan anggaran akan naik tajam di akhir tahun. Itu karena banyak organisasi perangkat daerah (OPD) mencairkan anggaran pembayaran proyek. ‘’Di akhir tahun serapan biasanya memang banyak,’’ jelasnya.
Saat ini sejumlah proyek besar belum selesai. Misalnya pembangunan gedung baru DPRD di Jalan Veteran baru dimulai sebulan terakhir. Proyek trotoar hingga kini masih belum dimulai. (zim/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto