Radar Bojonegoro - Tahun ajaran baru akan mulai berlangsung minggu depan persisnya 12 Juli. Dipastikan pembelajaran jenjang SD dan SMP akan dilakukan secara daring atau pendidikan jarak jauh (PJJ). Meski begitu pihak sekolah sudah menyiapkan berbagai skenario untuk mengawai tahun ajaran baru 2021/2022.
Kepala SMPN 5 Bojonegoro Zamroni mengatakan, tahun ajaran baru 2021- 2022 akan dilakukan pembelajaran daring. Sesuai dengan PPKM darurat. Pembelajaran daring akan memanfaatkan aplikasi Sifajar goro, Google Classroom, Zoom, dan Google Meet. Menyesuaikan kebutuhan pada perencanaan pembelajaran masing-masing guru dan sekolah.
Menurut Zamroni, siswa baru yang belum terbiasa menggunakan aplikasi tersebut akan dipandu. Pengarahan melalui grup WhatsApp dibentuk wali kelas setiap sekolah. “Panduan lewat link video tautan YouTube dan video tutorial lain,” jelasnya kemarin.
Terkait sampai kapan pembelajaran daring digelar? Zamroni menjelaskan pembalajaran daring dilakukan sampai ada edaran lebih lanjut terkait PPKM darurat ini. Namun sekolah sudah menyiapkan rencana pembelajaran. Baik pendidikan jarak jauh (PJJ), PTM terbatas 25 persen, atau jika sudah zona hijau PTM terbatas 50 persen. “Sekolah sudah membuat skenario dalam penyusunan kurikulum tahun ini,” jelasnya.
Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Suyanto menjelaskan sesuai surat edaran, kegiatan belajar mengajar (KBM) semua daring. Sembari menunggu instruksi selanjutnya dan kondisi terkini. Suyanto mengaku pembelajaran secara daring akan dimaksimalkan menggunakan aplikasi Sifajargo dan Radio Malowopati. Juga inovasi masing-masing lembaga sekolah, baik YouTube atau aplikasi lainnya.
Disdik, tutur Suyanto, kini sedang mematangkan materi dan sistem pembelajaran bersama tim dari dinas, pengawas, korwil dan unsur guru. Menyesuaikan kondisi wilayah. Kemudian tetap dipantau pelaksanaannya. Meski pembalajaran PJJ, namun tetap ada sistem guru piket ke sekolah menyesuaikan jumlah SDM.
Sistem piket dengan susunan kepala sekolah, tenaga administrasi, dan tenaga pendidik atau guru. “Jumlahnya menyesuaikan, maksimal 25 persen dari total pegawai dan guru,” jelasnya. Terkait hingga kapan PJJ digelar, Suyanto mengatakan menunggu instruksi dari kepala daerah. (irv)
Editor : Indra Gunawan