RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Optimalkan produksi sumur rakyat untuk tingkatkan dana bagi hasil (DBH) migas, 61 tim delegasi dari 35 daerah penghasil migas yang tergabung dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) sepakat meningkatkan pengelolaan potensi migas untuk produksi nasional.
Salah satunya, blok Cepu yang berada di wilayah Blora-Bojonegoro. Ketua Umum ADPMET Al Haris mengatakan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora merupakan salah satu wilayah industri migas yang cukup tua di Indonesia, sekaligus tempat pendidikan SDM migas yang unggul.
’’Di Indonesia ini ada 87 daerah yang memiliki potensi migas, namun belum semuanya masuk. Harapannya melalui forum ini bisa menjadi ajang silahturahmi sekaligus menyatukan program untuk memajukan industri migas daerah,” ungkap Al Haris saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas), di Graha Oktana PEM Akamigas Cepu, Kamis (16/10).
Ia juga menegaskan, pentingnya peran daerah dalam memperkuat kontribusi terhadap sektor energi nasional. ’’Daerah penghasil migas harus menjadi motor penggerak kemandirian energi nasional. Dengan adanya koordinasi ini, kami ingin mempercepat pengelolaan sumber daya energi daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber energi rakyat secara mandiri dan meningkatkan lifting migas nasional.
’’Kami ingin proses pengelolaan participating interest 10 persen bagi daerah dapat dipercepat. Ini hak daerah dan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya. Menurutnya ada beberapa isu strategis yang dibahas dalam Rakernas kali ini.
Beberapa di antaranya adalah participating interest atau PI bagi BUMD Migas daerah sebesar 10 persen, hingga isu pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dirasa perlu pembahasan lebih dalam. Serta optimalisasi peningkatan produksi migas dari sumur tua dan sumur masyarakat.
’’Yang hasilnya nanti akan kami laporkan kepada Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk pertimbangan pengambilan kebijakan nasional di sektor migas,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, melalui forum ini ia mengajak para kepala daerah penghasil migas yang hadir untuk duduk bersama membahas dampak pengurangan DBH migas oleh pemerintah pusat. Yang angkanya miliaran hingga triliunan rupiah seperti yang terjadi di Bojonegoro.
’’Tadi ada Pak Bupati Bojonegoro dan lainnya, berdiskusi soal itu. Kami sebagai daerah penghasil migas ingin mendapatkan keadilan DBH migas di tengah pemotongan TKD di 2026,” ungkap Arief Rohman.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan peran strategis daerah dalam tata kelola energi nasional, memperkuat kolaborasi antar daerah, dan memastikan keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil energi.
’’Kami siap untuk bersama teman teman Kepala Daerah untuk memperjuangkan peran daerah yang lebih baik dalam pengelolaan tata kelola industri migas nasional yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya migas di daerah harus bisa untuk memakmurkan masyarakat di daerah itu,” singkatnya. (hul/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana