RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Salah satu fenomena yang sering terjadi, namun baru-baru ini ramai diperdebatkan jelang datangnya bulan Ramadan adalah perbedaan penetapan waktu bergantian bulan dari Sya’ban ke Ramadan. Terkadang, para ulama dapat memiliki interpretasi berbeda mengenai kapan tanggal 1 Ramadan tiba di Indonesia.
Yang sering terjadi adalah perbedaan antara penetapan dari pemerintah RI dengan organisasi Islam dalam negeri, misal Muhammadiyah. Biasanya, antara kedua pihak tersebut bisa ditetapkan bersamaan seperti tahun 2025 silam, namun juga bisa berbeda sehari seperti 2024 silam.
Kurang lebih, ada dua penyebab perbedaan tanggal penetapan dapat terjadi. Yakni metode penentuan datangnya hilal atau bulan baru, serta kriteria terwujudnya hilal secara matematis.
Sebagaimana banyak diketahui, beberapa organisasi seperti Muhammadiyah menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomis untuk menentukan posisi hilal untuk berbagai bulan dalam kalender Hijriyah. Dengan ini, mereka dapat melakukan perhitungan hilal sejak jauh-jauh hari.
Untuk tahun 2026, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah memiliki perhitungan hilal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah sejak Oktober 2025 lalu, sebagaimana tertuang pada Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025. Menurut hasil hisab tersebut, 1 Ramadan akan tiba pada 18 Februari mendatang.
Sementara itu, pemerintah RI dan organisasi Islam lain seperti Nahdlatul Ulama (NU) memilih melakukan metode rukyatul hilal, atau pengamatan langsung pada waktu sore hari hingga maghrib sehingga dapat melihat langsung terbitnya bulan di ufuk barat.
Namun mulai tahun ini, melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026, pemerintah RI juga menyiapkan hisab sebagai modal perkiraan posisi bulan sebelum melakukan rukyat atau pengamatan. Rukyat tetap dilakukan untuk memverifikasi perhitungan tersebut.
“Kementerian Agama tidak menggunakan satu metode saja. Kita mengintegrasikan hisab dan rukyat secara bersamaan agar keputusan yang diambil memiliki kekuatan ilmiah dan keagamaan,” jelas Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, Abu Rokhmad dalam rilis resmi kementerian pada minggu lalu (29/1).
Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah dan Muhammadiyah memiliki kriteria atau persyaratan yang berbeda dalam memastikan munculnya hilal.
Sejak 2021, pemerintah RI menggunakan kriteria bersama milik Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura (MABIMS), yang kemudian diperbarui pada 2024 sebagai kriteria Neo MABIMS. Sementara Muhammadiyah berpedoman pada Parameter Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT), yang berakar dari hasil Muktamar Penyatuan Kalender Hijriah Internasional yang digelar oleh Direktorat Keagamaan Turki pada 2016 silam, atau sering disingkat sebagai Muktamar Turki 1437 H.
Dalam ketentuan Neo MABIMS, hilal atau bulan baru dinyatakan terlihat apabila tinggi bulan berada dalam posisi minimal 3 derajat, dan elongasi bulan minimal berada pada posisi minimal 6,4 derajat di titik rukyat di wilayah Malaysia, Indonesia, Singapura atau Brunei Darussalam. Artinya, kriteria tersebut hanya mengikat dan bergantung dalam keempat negara tersebut.
Sementara dalam ketentuan KHGT, hilal dinyatakan terlihat apabila tinggi bulan berada pada posisi minimal 5 derajat, dan elongasi bulan minimal berada pada posisi 8 derajat di titik manapun di dunia sebelum 00:00 UTC atau jam 7 pagi WIB. Dalam ketentuan ini, seluruh dunia dianggap sebagai satu kesatuan yang mengalami pergantian hari dan bulan secara bersama-sama.
Selain itu, KHGT juga memiliki kriteria penentuan hilal tambahan jika posisi tersebut belum terpenuhi di seluruh dunia. Yakni agar hilal dinyatakan nampak, setelah 00:00 UTC atau jam 7 pagi WIB dua hal berikut harus terjadi:
- Ijtimak atau sejajarnya bumi, bulan dan matahari terjadi di Selandia Baru sebelum fajar waktu setempat.
- Kriteria minimal tinggi bulan dan elongasi terpenuhi di wilayah Alaska, Amerika Serikat.
Menurut rilis resmi Muhammadiyah, dalam kesepakatan KHGT dua wilayah tersebut secara spesifik dipilih karena Selandia Baru merupakan wilayah yang paling pertama mengalami pergantian hari, dan Alaska merupakan wilayah yang paling akhir mengalami pergantian hari. Sementara waktu fajar dipilih sebagai waktu paling akhir untuk memulai ibadah puasa.
“KHGT menggunakan prinsip ittihad al-mathali, yakni menganggap bumi sebagai satu matlak atau satu kawasan. Artinya, umat Islam di seluruh dunia diupayakan memulai Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha secara bersamaan,” jelas Pakar Falak Muda Muhammadiyah, Najmuddin Saifullah pada Minggu (1/2) sebagaimana dikutip dari laman resmi Muhammadiyah.
Berdasarkan hal tersebut, untuk tahun 2026, pemerintah RI dan Muhammadiyah nampaknya bakal mengalami perbedaan penetapan 1 Ramadan sekali lagi.
Berdasarkan hisab dari pemerintah RI, pada 17 Februari saat matahari terbenam di Indonesia, posisi bulan berada di kisaran -2 derajat 24.71 detik sampai 0 derajat 58.08 detik, dengan sudut elongasi antara 0 derajat 56.39 detik sampai 1 detik 53.60 detik. Sehingga berdasarkan kriteria MABIMS hilal belum nampak, namun tetap perlu dilakukan rukyatul hilal untuk membuktikan hal tersebut.
Sementara berdasar Maklumat PP Muhammadiyah, ijtimak terjadi pada hari tersebut sekitar pukul 7 malam WIB. Pada saat tersebut, bulan di wilayah Alaska berada di ketinggian 5 derajat 23 menit 35 detik, dan elongasi 8 derajat 11 detik. Kemudian, fajar baru tiba di Selandia Baru pada pukul 16:06 UTC atau jam 11 malam WIB. Sehingga hilal dinyatakan terpenuhi dan 1 Ramadan dinyatakan tiba pada 18 Februari oleh PP Muhammadiyah. (edo)
Editor : Yuan Edo Ramadhana