LAMONGAN, Radar Lamongan – Tiga belas rancangan peraturan daerah (raperda) diparipurnakan kemarin (6/9). Dari jumlah raperda itu, sembilan di antaranya usulan eksekutif.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menjelaskan, sebagian raperda yang diusulkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamisnya perkembangan hukum secara nasional maupun regional.
‘’Yang sangat berdampak dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah,’’ ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri, bersyukur usulan pemkab dan inisiatif DPRD diterima semua untuk dibahas lebih lanjut.
Setelah rapat paripurna raperda itu, intern DPRD melakukan pembentukan pansus. Disepakati empat pansus. Ketua pansus secara berurutan Nus Hasyim, Saifuddin, Mahfud Shodiq, dan M Burhanudin. Semuanya dari PKB.
‘’Dalam tatibnya, anggota pansus paling banyak 15 orang. Siapa yang dikirim, itu tergantung ketua fraksi,’’ ujarnya.
Setelah pembentukan pansus, nantinya dilakukan kunjungan untuk studi banding. Khususnya terkait bagaimana impelementasi perda sejenis di beberapa daerah. Selanjutnya, digelar publik hearing, termasuk dengan masyarakat. ‘’Setelah pembahasan, baru diparipurnakan,’’ katanya.
Menurut Saifuddin, ada empat raperda inisiatif DPRD. Yakni, bantuan hukum untuk masyarakat miskin, irigasi daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, serta penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
Sedangkan usulan pemerintah, menurut dia, mayoritas mencabut dan menyesuaikan raperda. Dia mencontohkan aturan tentang miras. ‘’Maka diturunkan sesuai undang-undang, ada penyesuaian di situ,’’ katanya. (sip/yan)
Editor : M. Yusuf Purwanto