Tujuh jabatan kades yang masih kosong di antaranya Desa Mlati, Kecamatan Kedungpring; Desa Ardirejo, Kecamatan Sambeng; Desa Slaharwotan, Kecamatan Ngimbang, Desa Karangwedoro, Kecamatan Turi; Desa Kedungboyountung, Kecamatan Turi, Desa Sidomulyo, Kecamatan Deket; dan Desa Plosobuden, Kecamatan Deket.
Menurut dia, jabatan kades yang kosong sementara diisi oleh penjabat (Pj). Namun karena kekosongannya satu tahun lebih, maka harus ada jabatan kades definitif yang diisi melalui mekanisme PAW.
‘’Sampai sekarang ada tujuh desa yang ditetapkan menggelar PAW, karena sejumlah alasan mulai meninggal dunia dan diberhentikan,’’ tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (29/5).
Menurut Zamroni, desa yang bisa menggelar PAW sudah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika dalam pelaksanaannya ada tambahan, maka desa tersebut akan menggelar PAW mandiri. Sebab dari tujuh desa ini sudah mulai tahapannya.
Secara teknis, Zamroni menjelaskan, untuk PAW hanya bisa diikuti oleh minimal dua dan maksimal tiga calon. PAW dilaksanakan musyawarah mufakat. Kalau tidak bisa akan dilakukan pemilihan, yang diikuti oleh peserta musyawarah atau lembaga kemasyarakatan desa (LKD).
Meliputi BPD, LPM, PKK, karang taruna, RW, RT, kader posyandu, dan perangkat desa. ‘’Kita lakukan musyawarah mufakat, jika belum ada hasil pemilihan yang diikuti oleh peserta LKD,” imbuhnya.
Kekosongan jabatan kades berpotensi bertambah lagi. Ada sekitar 25 desa yang masa jabatan kadesnya habis tahun depan. Kemudian pilkades serentak akan dilakukan Tahun 2025, dengan jumlah 401 desa. Karena kades yang terpilih pada 2019 lalu sebanyak 385, yang masa jabatannya habis di Tahun 2025.
‘’Sesuai moratorium, pilkades dilaksanakan serentak pada 2025. Sehingga tahun 2025, pesta demokrasi di Lamongan jumlah pesertanya sangat banyak mencapai 401 desa,’’ terangnya. (rka/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto