Baru Seorang Minta Surat ke PN

M. Yusuf Purwanto • Dipublikasikan Kamis, 4 Mei 2023 | 21:39 WIB
Ilustrasi (AINUR OHIEM/RDR.BJN)
Ilustrasi (AINUR OHIEM/RDR.BJN)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Surat keterangan tidak pernah sebagai ter pidana dari pengadilan negeri (PN) menjadi salah satu syarat wajib untuk disertakan pada pe nyerahan dokumen bakal calon legislatif (bacaleg). ‘’Surat pengadilan itu menjadi syarat untuk bakal calon, dilampirkan, makanya bakal calon mengurus di pengadilan sesuai tempat domisili,’’ kata Divisi Teknis KPU Kabupaten Lamongan, Achmad Shohib.

Dia menuturkan, ada syarat khusus lagi bagi bacaleg yang pernah terpidana atau mantan narapidana dengan ancaman lima tahun. Pertama, surat keterangan dari lapas yang menerangkan telah menjalani masa pidana dengan jeda lima tahun sejak bebas.

‘’Kedua salinan putusan pengadilan, kemudian ketiga bukti bahwa sudah mengumumkan di media massa terkait latar belakang bersangkutan sebagai mantan narapidana,’’ katanya. Dia berharap, bacaleg bisa tepat waktu saat penyerahan dokumen yang dibatasi hingga 14 Mei. ‘’Syaratnya juga lengkap. Harapan saya, yang belum selesai dokumennya segera diselesaikan,’’ katanya.

Sementara itu, Humas PN Lamongan, Edy Alex Serayox, menuturkan, hingga kemarin (3/5) hanya ada satu berkas bacaleg yang mengajukan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Pengajuan itu dilengkapi fotokopy KTP dan KK, SKCK dari kepolisian, ijazah terakhir, dan selembar pas foto 3 x 4.

‘’Untuk membuat ini satu hari langsung jadi,’’ katanya.

Nantinya, lanjut dia, pengadilan menerbitkan dua surat ketera ngan. Pertama, terkait tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan hasil pemeriksaan register perkara pidana pe ngadilan. Surat itu menerangkan pemohon ini tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

‘’Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,’’ jelasnya.

Kedua, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Surat ini menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (sip/yan) Editor : M. Yusuf Purwanto
Narapidana pengadilan Bacaleg terpidana surat