Kepala Dinas Perikanan Lamongan, Yuli Wahyuono, menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
‘’Pupuk bersubsidi sektor perikanan 2022 masih belum ada kejelasan,’’ katanya.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, KKP akan menyiapkan regulasi untuk pupuk bersubsidi 2023. ‘’Saat ini KKP telah mengajukan yang sudah diterima oleh sekretariat negara,’’ imbuhnya.
Kabid Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Lamongan, Mohamad Abas, mengatakan, KKP menganggarkan untuk administrasi dan operasional penyaluran pupuk bersubsidi pada 2023. Namun, alokasi anggaran pupuk bersubsidi belum ada.
Dia menjelaskan, Kabupaten Lamongan paling luas lahan sawah dan tambak Se-Jawa Timur. ‘’Sehingga membutuhkan pupuk untuk menghasilkan produksi sesuai target,’’ ucapnya.
Anggota komisi B DPRD Lamongan, Supono, mengaku kecewa dengan hasil pertemuan dinas ke KKP. ‘’Hasilnya tahun 2022 belum pasti. Jadi masih kecewa apa yang dihasilkan itu,’’ ujarnya.
‘’Sangat berharap pupuk subsidi ini bisa terealisasi,’’ imbuhnya.
Sekretaris Komisi B Anshori mengklaim DPRD dan pemkab sudah maksimal, menyurati DPR RI, kementerian, dan presiden. ‘’Saya minta desa-desa tambak turut serta menyurati kementrian KKP, presiden, dan DPR. Persoalan subsidi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat petambak Lamongan,’’ katanya. (sip/yan) Editor : M. Yusuf Purwanto