Alokasi anggaran BLT DBH-CHT yang awalnya Rp 7,2 miliar naik menjadi Rp 12,8 miliar. Seperti diketahui, BLT DBH-CHT diperuntutkan untuk tiga kategori. Meliputi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Kategori kedua buruh pabrik rokok yang di PHK. Sedangkan, kategori ketiga adalah anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan Anshori, minggu lalu BLT DBH-CHT sudah dicairkan tahap awal kepada sekitar 3 ribu orang dengan besaran nominal Rp 900 ribu.
‘’Sedangkan sampai saat ini komisi B belum menerima data keluarga penerima manfaat (KPM). Artinya Dinsos Lamongan telah mengingkari kesepakatan pada RDP tersebut’’ tutur Anshori kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (2/1).
Politisi F-Gerindra tersebut mengatakan, proses penyaluran BLT DBH-CHT ini berpotensi menyalahi aturan Perbup nomor 27 Tahun 2022. ‘’Maka kami secepatnya akan memanggil Dinsos Lamongan dan dinas terkait dalam RDP,’’ ujar Anshori.
Kepala Dinsos Lamongan Hamdani Azahari membenarkan jika BLT DBH-CHT tahap pertama sudah dicairkan minggu lalu. Empat kecamatan yang sudah dicairkan sebanyak 3.075 keluarga penerima manfaat. Sedangkan, gelombang kedua dicairkan pada Desember mendatang.
‘’Cuma ada beberapa orang yang memang belum mengambil kira-kira 5 persen. Karena ada yang sakit atau pindah. Tapi bisa dicairkan di tempat yang lain, atau pas dia waktu itu tidak datang, jadi bisa dengan membawa surat kuasa ketika tidak hadir,’’ imbuh Dani, sapaan akrabnya.
Disinggung sorotan komisi B, jika Dinsos Lamongan belum memberikan data penerima setelah pencairan.
‘’Sudah ada koordinasi dan sudah sesuai permintaan Komisi B,’’ terang Dani. (sip/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto