Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

M. Yusuf Purwanto • Dipublikasikan Selasa, 12 April 2022 | 18:21 WIB
BUKAN DEMO: Sebanyak 26 mahasiswa kemarin (11/4) sore berdiri di kompleks Alun – Alun Lamongan untuk menyampaikan sikapnya. (ANJAR DWI P/RADAR.LAMONGAN)
BUKAN DEMO: Sebanyak 26 mahasiswa kemarin (11/4) sore berdiri di kompleks Alun – Alun Lamongan untuk menyampaikan sikapnya. (ANJAR DWI P/RADAR.LAMONGAN)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Sebanyak 26 mahasiswa kemarin (11/4) sore berdiri di kompleks Alun – Alun Lamongan, depan gedung pemkab setempat.

 

Mereka yang mengaku sebagai Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Lamongan itu membacakan sejumlah tuntutan. Di antaranya, menuntut tidak  ada wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, menurunkan harga bahan bakar, menurunkan pajak pertambahan nilai, serta menuntut bupati - wakil bupati menuntaskan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi.

 

Menurut Ramadan, Menteri Luar BEM Universitas Billfath, aliansi saat ini terdiri atas empat BEM Lamongan. Selain Billfath, juga Universitas Islam Lamongan (unisla), Institut Pesantren Sunan Drajat (Insud), dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah.

 

Dia menuturkan, perlu adanya penolakan terhadap kenaikan harga pertamax. Alasannya, nantinya terjadi pada kelangkaan pertalite.

 

“Rakyat ini baru pulih dan merangkak ekonominya,  malah sekarang pajak dinaikkan dan akan membuat masyarakat sengsara,” klaimnya.

 

Nur Udin, ketua BEM Insud mencurigai wacana penundaan pemilu diprakarsai tiga partai besar. Padahal, sudah disepakati sesuai UU No 10 Tahun 2016, pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februrari 2024. Dia menyayangkan  adanya isu penundaan. Menurut dia, hal  itu sangat institusional.

 

“Kami tetap akan menyapu isu terkait penundaan pemilu,” tuturnya. (sip/yan) Editor : M. Yusuf Purwanto
bupati yes bupati lamongan Masa Jabatan Presiden lamongan