26 C
Bojonegoro
Sunday, May 28, 2023

Aksi HMI di DPRD hanya Ditemui Satu Legislator

Ke Mana Anggota DPRD Bojonegoro Lainnya?

- Advertisement -

IMM dan PTM Aksi di Bundaran Adipura

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – “Ke mana anggota dewan (DPRD) yang lainnya?,” seru Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bojonegoro Hasan Shobah Al Baihaqi saat aksi kemarin siang (11/4). Dia menyesalkan aksi HMI hanya ditemui satu anggota DPRD.

 

Padahal, massa HMI aksi dengan memilih berdialog dengan DPRD, bukan turun di jalan. Rencana aksi turun jalan mendapat berbagai tekanan tinggi dari beberapa pihak. Salah satunya izin. Namun, upaya berdialog dengan DPRD hanya ditemui satu anggota dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto.

 

Hasan bersama anggotanya meminta agar aspirasi disampaikan kepada DPR RI melalui DPRD. Apabila dalam 3×24 jam tidak ada tindak lanjutnya, mereka berjanji akan gelar aksi demonstrasi lebih besar lagi pada 14 April. “Kami juga menunggu respons anggota dewan lainnya mengadakan audiensi bersama kami,” tuturnya.

- Advertisement -

 

Sukur Priyanto mengatakan, aspirasi dari HMI Bojonegoro sesegera mungkin dikirim ke Sekretariat DPR RI dengan ditandatangani keempat pimpinan DPRD. Menurutnya, aksi demonstrasi mahasiswa ini memang dibutuhkan.

 

Secara bersamaan, puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) Bojonegoro gelar demonstrasi di Bundaran Adipura.

 

Tuntutan juga sama. Di antaranya menolak wacana jabatan presiden tiga periode, menuntut normalisasi harga bahan-bahan pokok, juga menolak pencabutan subsidi pupuk.

 

Ketika aksi di Bundaran Adipura, puluhan mahasiswa IMM dan BEM PTM membakar ban bekas. Di tengah kepulan asap hitam, mereka bersemangat menyuarakan aspirasinya. Teriakan kata ‘lawan’ saling bersahutan.

 

Ketua Cabang IMM Bojonegoro Arif Rahman Hakim saat berorasi menyampaikan dengan lantang menolak wacana perpanjangan jabatan presiden tiga periode. Juga tegas menolak pencabutan subsidi pupuk, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), serta kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen. (bgs/rij)

AKSI DAMAI: Para mahasiswa menuju Bundaran Adipura. (M. NURCHOLIS/RDR.BJN)

IMM dan PTM Aksi di Bundaran Adipura

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – “Ke mana anggota dewan (DPRD) yang lainnya?,” seru Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bojonegoro Hasan Shobah Al Baihaqi saat aksi kemarin siang (11/4). Dia menyesalkan aksi HMI hanya ditemui satu anggota DPRD.

 

Padahal, massa HMI aksi dengan memilih berdialog dengan DPRD, bukan turun di jalan. Rencana aksi turun jalan mendapat berbagai tekanan tinggi dari beberapa pihak. Salah satunya izin. Namun, upaya berdialog dengan DPRD hanya ditemui satu anggota dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto.

 

Hasan bersama anggotanya meminta agar aspirasi disampaikan kepada DPR RI melalui DPRD. Apabila dalam 3×24 jam tidak ada tindak lanjutnya, mereka berjanji akan gelar aksi demonstrasi lebih besar lagi pada 14 April. “Kami juga menunggu respons anggota dewan lainnya mengadakan audiensi bersama kami,” tuturnya.

- Advertisement -

 

Sukur Priyanto mengatakan, aspirasi dari HMI Bojonegoro sesegera mungkin dikirim ke Sekretariat DPR RI dengan ditandatangani keempat pimpinan DPRD. Menurutnya, aksi demonstrasi mahasiswa ini memang dibutuhkan.

 

Secara bersamaan, puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) Bojonegoro gelar demonstrasi di Bundaran Adipura.

 

Tuntutan juga sama. Di antaranya menolak wacana jabatan presiden tiga periode, menuntut normalisasi harga bahan-bahan pokok, juga menolak pencabutan subsidi pupuk.

 

Ketika aksi di Bundaran Adipura, puluhan mahasiswa IMM dan BEM PTM membakar ban bekas. Di tengah kepulan asap hitam, mereka bersemangat menyuarakan aspirasinya. Teriakan kata ‘lawan’ saling bersahutan.

 

Ketua Cabang IMM Bojonegoro Arif Rahman Hakim saat berorasi menyampaikan dengan lantang menolak wacana perpanjangan jabatan presiden tiga periode. Juga tegas menolak pencabutan subsidi pupuk, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), serta kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen. (bgs/rij)

AKSI DAMAI: Para mahasiswa menuju Bundaran Adipura. (M. NURCHOLIS/RDR.BJN)

Artikel Terkait

Most Read

Kontroversi Capres Rambut Putih

Sering Dapat Dispensasi

Artikel Terbaru


/